HOME  ⁄  Nasional

Jepang Kerahkan Tiga Helikopter CH-47 Chinook untuk Perkuat Pemadaman Karhutla di Kalimantan Barat

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Jepang Kerahkan Tiga Helikopter CH-47 Chinook untuk Perkuat Pemadaman Karhutla di Kalimantan Barat
Foto: Wakil Gubernur Kalbar Krisantus kurniawan menyambut kedatangan kapal kenegaraan Jepang, JS Kunisaki, yang membawa personel dan peralatan pendukung dalam misi kemanusiaan Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) untuk membantu penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat di Pelabuhan Internasional Kijing, Kamis 10/9/2026 (sumber: Prokopim Kalbar)

Pantau - Tiga helikopter berat CH-47 Chinook dari Jepang dikerahkan untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat yang menghadapi tantangan lahan gambut dan keterbatasan sumber air.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menyampaikan apresiasi atas bantuan Pemerintah Jepang ketika menyambut kedatangan kapal JS Kunisaki di Mempawah, Kalimantan Barat, Kamis.

"Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Jepang yang sudah mengirimkan kapal, personel dan peralatan untuk membantu Indonesia, secara khusus Kalimantan Barat," ungkap Krisantus.

Kapal JS Kunisaki membawa tiga helikopter CH-47 Chinook yang akan digunakan untuk mendukung operasi pemadaman karhutla dari udara.

Selain melakukan pemadaman dari udara, helikopter tersebut dapat membantu pengangkutan logistik menuju lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Lahan Gambut dan Keterbatasan Air Jadi Tantangan

Menurut Krisantus, bantuan tersebut penting karena karakteristik lahan Kalimantan Barat, khususnya kawasan gambut, membuat proses pemadaman kebakaran lebih sulit.

"Api tidak mudah padam karena banyak lahan gambut. Api bisa menjalar dari bawah dan sulit dipandang dengan mata," kata Krisantus.

Kebakaran di lahan gambut dapat terus merambat di bawah permukaan meskipun kobaran api yang terlihat di atas tanah telah berhasil dipadamkan.

Kondisi tersebut membuat operasi pemadaman membutuhkan dukungan personel dan peralatan yang memadai agar kebakaran dapat ditangani secara menyeluruh.

Selain persoalan lahan gambut, keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala dalam operasi pemadaman karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.

Sejumlah sungai mengalami penyurutan sehingga air laut masuk ke aliran sungai dan menyebabkan air menjadi asin serta sulit dimanfaatkan untuk pemadaman kebakaran.

"Air untuk memadamkan api juga kita kekurangan sehingga harus mengambil air dari tempat yang cukup jauh," ungkap Krisantus.

Keberadaan tiga helikopter CH-47 Chinook diharapkan meningkatkan kemampuan pemadaman dari udara, terutama untuk menjangkau titik-titik api yang sulit ditangani menggunakan armada darat.

Lokasi operasi ketiga helikopter akan ditentukan melalui koordinasi antara TNI, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdasarkan titik-titik api yang terdeteksi dan membutuhkan penanganan.

Jepang Jalankan Misi HADR, Perusahaan HGU Diminta Bergerak

Dukungan Jepang tersebut merupakan bagian dari misi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana atau Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) Jepang-Indonesia.

JS Kunisaki membawa personel dan berbagai peralatan pendukung setelah menempuh perjalanan selama 11 hari menuju Kalimantan Barat.

Selain mendapatkan bantuan dari Jepang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) ikut bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan karhutla di wilayah konsesi masing-masing.

Krisantus meminta para pelaku usaha tidak hanya menyaksikan penanganan karhutla, tetapi turut bergerak membantu pemerintah.

"Kita mengharapkan para pelaku usaha, pemilik-pemilik HGU untuk ikut membantu. Jangan hanya menonton. Kita ingin semua ikut bergerak membantu pemerintah menangani Karhutla," kata Krisantus.

Pemerintah pusat telah meminta enam gubernur di wilayah rawan karhutla, termasuk Kalimantan Barat, untuk memperkuat penanganan kebakaran bersama dunia usaha.

Perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab dalam menjaga wilayah konsesinya akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Krisantus menegaskan penanganan karhutla membutuhkan sinergi pemerintah, TNI-Polri, BNPB, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat agar titik api dapat segera dipadamkan dan kebakaran tidak semakin meluas.

Penulis :
Leon Weldrick
FLOII 2026