Pantau - Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmen mempererat komunikasi dan memperkuat koalisi untuk mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Komitmen tersebut menjadi salah satu hasil pertemuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dengan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan PKS memiliki peran penting dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
“PKS memiliki positioning yang bagus dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran dan sejauh yang saya tahu, Presiden Prabowo sangat menghargai eksistensi PKS dalam koalisi,” kata Bahlil.
Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf mengatakan keikutsertaan partainya dalam koalisi pemerintahan didasarkan pada kesamaan visi.
“Pernah ada yang menanyakan keberadaan PKS di koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Saya jawab karena Pak Prabowo sangat akomodatif terhadap persoalan umat dan tidak pernah menyudutkan umat. Jadi, bagi kami, kesuksesan Presiden Prabowo juga menjadi tanggung jawab seluruh partai pendukung koalisi,” ujarnya.
Golkar dan PKS Perkuat Kolaborasi
PKS menyatakan ingin meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan Partai Golkar dalam berbagai agenda politik dan pemerintahan.
“Kami datang dalam perpolitikan Indonesia dengan harapan bisa meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. PKS datang ke Partai Golkar karena kedekatan personal dan kesamaan pandang tentang Indonesia. Saya yakin banyak hal bisa dikerjasamakan dengan Partai Golkar,” katanya.
Golkar menyambut rencana tersebut dengan kembali menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Pertemuan semacam ini penting agar kita bisa berkolaborasi untuk saling menghadirkan manfaat, apalagi kita sebagai partai koalisi yang menginginkan kesuksesan pemerintahan,” ucap Bahlil.
Kedua partai turut membahas sejumlah isu yang dapat dikerjakan bersama, mulai dari dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga kebijakan sektor energi.
Revisi UU Pemilu Turut Dibahas
Golkar dan PKS juga mendiskusikan sejumlah poin krusial terkait rencana pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.
“Kita ingin suatu sistem pemilu yang tetap mencerminkan suara rakyat, tetapi juga memungkinkan hadirnya anggota DPR yang berkualitas,” kata Bahlil.
Sebagai tindak lanjut pertemuan, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji dan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid ditugaskan membahas lebih lanjut format kerja sama kedua partai.
- Penulis :
- Aditya Yohan
