Pantau Flash
Jubir Presiden Jokowi Evakuasi WNI dari Yokohama Segera Dilakukan
PGRI Ungkap Pentingnya Pendidikan Moral Pancasila Dihidupkan Kembali
Kemenkes Khawatir WNI di Diamond Princess Terjangkit Korona Tanpa Gejala
Kemenhub Siapkan Payung Hukum untuk Sepeda Listrik
China Pecat Sejumlah Pejabat Pasca Pasien Korona di Penjara Meningkat

#golkar

Ini Para Kandidat Potensial Golkar di Pilkada Serentak Jabar

"Ada sejumlah kader dan figur yang memiliki nilai tertinggi dalam survei dan berpotensi diusung Golkar pada pilkada di Jabar nanti," kata Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, ...

Misbakhun Golkar Nilai Kasus Jiwasraya Sebuah Konspirasi saat RDP Komisi XI

Awalnya Misbakhun Golkar meminta opini dari Organisasi Regulator Mandiri (SRO) pasar modal yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI).

Golkar Pertimbangkan PT Naik Jadi 7,5 Persen

Pertimbangan besaran PT itu setelah Golkar memetakan konfigurasi dan aspirasi kekuatan politik masyarakat.

Susunan Kepengurusan Partai Golkar 2019-2024 Sudah Tahap Final

Bambang Soesatyo dipastikan menjadi Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, seperti yang dinyatakan Ketum Airlangga.

PDIP Ingin Ambang Batas Parlemen 5 Persen, Bamsoet: Golkar Ajukan 7 Persen

"Menurut saya memang sudah seharusnya dari waktu ke waktu ambang batas itu ditingkatkan agar tidak terjadinya lagi ledakan jumlah partai di parlemen ini," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen ...

JK dan Luhut Akan Diberi Posisi Kehormatan di Golkar

"Dari Pak Airlangga, ada masukan untuk memberikan tempat kehormatan bagi Bapak Jusuf Kalla dan Pak Luhut Binsar Panjaitan," kata Azis.

Aburizal Sebut Airlangga Siap Maju Jadi Capres di 2024

"Betul kan pak Airlangga? Saya sampaikan, dan dia menyatakan siap," kata Aburizal di Jakarta.

Agung Laksono Usulkan Airlangga Hartarto Jadi Capres 2024

Kosgoro menyatakan mendukung Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar periode 2019-2024.

Gerindra dan Golkar Satu Suara Soal Pileg-Pilpres Harus Dipisah

"Kami mengambil kesimpulan bahwa pileg dan pilpres memang sebaiknya tidak dilaksanakan bersama," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Bamsoet Ucapkan Terima Kasih kepada Kader Golkar yang Telah Mendukungnya

"Kita semua tahu bahwa sebenarnya titik kemenangan sudah terjangkau. Tapi sudahlah. Kita harus dahulukan kepentingan yang lebih besar yakni, keutuhan Partai Golkar," ujar Bamsoet.

Bamsoet Usai Mundur dari Caketum Golkar, Legawa Sekaligus Berat

Sosok yang akrab disapa Bamsoet itu menyebutkan setidaknya ada empat faktor yang mendasari keputusannya untuk mundur dari pencalonan ketua umum Partai Golkar.

Ini 4 Nama Bakal Caketum Golkar yang Tak Penuhi Syarat Beserta Alasannya

"Empat nama yang belum memenuhi syarat, yaitu Indra Bambang Utoyo, Ahmad Anama, Aris Mandji, dan Derek Loupatty," kata Maman di Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Pemilihan Calon Ketua Umum Golkar Berpotensi Secara Aklamasi

Di tengah keputusan Bamsoet mengundurkan diri, empat bakal calon lain dianggap tidak memenuhi persyaratan dari berbagai faktor.

Tak Kembalikan Berkas, Bakal Caketum Golkar Berkurang Satu

Dari sembilan tokoh itu hanya delapan orang yang mengembalikan berkas pendaftaran hingga pendaftaran ditutup Senin pukul 22.00 WIB (2/12/2019).

Airlangga Sebut Semua Caketum Golkar Bukan Lawan, tapi Kader Terbaik

"Semuanya bukan lawan, semuanya kader-kader terbaik Partai Golkar," kata Airlangga di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Dinamika Partai Golkar Dinilai Kurang Gagasan Jelang Munas

Jelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar minim gagasan-gagasan besar terkait dengan model dan arah kepemimpinan partai.

Bakal Caketum Golkar Harus Kantongi 30 Persen Pemilik Hak Suara

"Dukungan 30 persen itu harus, ada di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai," kata Mekeng dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Golkar Mulai Buka Pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum

Pendaftaran dibuka mulai Kamis hingga 2 Desember 2019, kata Christina ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Gerindra Tegaskan Pidato PKI Atas Nama Menhan Tidak Ada Persetujuan Prabowo

Naskah pidato itu tidak ada konfirmasi dan juga persetujuan serta tidak diberikan kewenangan mengatasnamakan Menhan.