Pantau - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengaku telah mengingatkan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud terkait polemik pengadaan mobil dinas seharga Rp8,5 miliar yang menjadi sorotan publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Golkar Minta Gubernur Dengarkan Suara Publik
Sarmuji menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi langsung dengan Rudy Mas'ud untuk meminta agar lebih mempertimbangkan suara masyarakat dalam mengambil kebijakan.
"Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi," kata Sarmuji di Jakarta, Jumat.
Ia menegaskan bahwa meskipun ada berbagai alasan terkait pengadaan mobil dinas tersebut, seorang kepala daerah tetap harus mengukur kebijakan berdasarkan kondisi rakyat.
"Kalimantan Timur medannya berat, dengan luas wilayah seperti luasan pulau Jawa. Tapi apapun kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita," kata dia.
Sarmuji menilai langkah Rudy yang saat ini masih menggunakan mobil pribadi sebagai kendaraan dinas merupakan pilihan yang lebih baik.
"Itu lebih baik meskipun pada dasarnya Gubernur berhak mendapatkan mobil dinas," kata dia.
Pengadaan Sudah Disetujui dan Sesuai Aturan
Berdasarkan penjelasan Rudy Mas'ud, anggaran pengadaan mobil dinas tersebut telah disetujui pada tahun 2024.
Mobil dengan spesifikasi tertentu itu dibeli melalui sistem inden sesuai prosedur yang berlaku.
Sebelumnya, Rudy Mas'ud menjadi sorotan publik setelah menyatakan bahwa pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar dilakukan demi menjaga marwah Kalimantan Timur.
Ia juga menyebut pembelian mobil tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri.
- Penulis :
- Shila Glorya
