Pantau - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan keyakinannya bahwa hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari latar belakang partai politik merupakan negarawan yang berintegritas dan independen.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil untuk menanggapi kekhawatiran publik terkait independensi Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi.
Bahlil menyampaikan pandangannya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis 5 Februari 2026.
Pernyataan itu disampaikan setelah acara pembacaan sumpah jabatan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi.
Pandangan Bahlil soal Hakim MK dari Kader Partai
Bahlil menjelaskan bahwa fenomena hakim MK yang berasal dari kader partai politik bukan hal baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Ia mencontohkan adanya hakim MK dari berbagai latar belakang partai politik, tidak hanya dari Partai Golkar.
"Kalau kita mau bicara seperti itu, kan beberapa hakim MK, baik dulu maupun sekarang (ada yang, red.) juga pernah menjadi kader partai politik, dan itu tidak hanya di Partai Golkar. Pak Hamdan Zoelva, (yang semula, red.) kader Partai Bulan Bintang, kemudian sekarang dari PPP ada Pak Arsul Sani," ungkap Bahlil.
Bahlil menegaskan bahwa para kader politik tersebut telah dewasa dan mampu berperan sebagai negarawan.
"Jadi, kader-kader politik ini dewasa semua, negarawan. Begitu (mereka) sudah dinyatakan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, saya yakin dan percaya seluruh status keanggotaan partai sudah tidak ada, dan mereka milik negara," ujarnya.
Pelantikan Adies Kadir dan Komitmen Independensi
Bahlil menyebut Adies Kadir sebagai salah satu kader terbaik Partai Golkar yang memiliki integritas.
"Saya yakin Pak Prof. Adies Kadir, salah satu kader terbaik Golkar, yang saya tahu punya integritas, dan mampu menjalankan amanah ini dengan baik," kata Bahlil.
Adies Kadir secara resmi membacakan sumpah jabatan sebagai hakim MK di Istana Negara, Jakarta.
Prosesi sumpah jabatan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pelantikan Adies Kadir merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 9P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi.
Adies Kadir diajukan sebagai hakim MK oleh DPR RI dan resmi menggantikan Arief Hidayat yang purna bakti setelah 13 tahun mengabdi.
Usai prosesi sumpah jabatan, Adies Kadir menegaskan komitmennya untuk menjaga independensi sebagai hakim konstitusi.
"Tentunya kalau di Mahkamah Konstitusi itu kan ada aturan-aturan ya. Kalau terkait dengan dianggap ada conflict of interest, pasti otomatis hakim akan mengundurkan diri dari panel atau majelis tersebut," ungkap Adies.
"Ya, kemungkinan saya juga akan mengambil langkah seperti itu kalau ada kasus-kasus terkait dengan Partai Golkar," ujarnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
