Akademisi USU Dorong Pemerintah Perbaiki Tata Kelola MBG Usai Kasus Gangguan Kesehatan di Karo

Pantau - Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo mendorong pemerintah memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah sejumlah anak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengalami gangguan kesehatan.

Wahyu menilai pemerintah perlu melakukan penelusuran secara transparan terhadap penyebab kejadian tersebut mulai dari pengadaan bahan pangan, penyimpanan, proses memasak, distribusi, hingga pengawasan higienitas dan keamanan pangan.

"Hasil penelusuran tersebut perlu menjadi dasar untuk memperbaiki standar operasional dan sistem pengawasan penyelenggaraan MBG sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi di daerah lain," kata dia, dikutip di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Menurut dia, hasil penelusuran harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat standar operasional dan pengawasan pelaksanaan MBG di berbagai daerah.

Gibran Kunjungi Korban di Karo

Wahyu turut menyoroti kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Karo untuk melihat kondisi kesehatan korban yang diduga mengalami keracunan MBG.

Dalam kunjungan tersebut, Gibran menjenguk korban, berdialog dengan keluarga, memastikan pelayanan medis dan ketersediaan obat-obatan, serta menawarkan rujukan ke Medan maupun Jakarta.

Salah satu korban kemudian diberangkatkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan perawatan lebih lanjut.

“Kunjungan Wakil Presiden Gibran langsung ke Karo sebagai langkah yang penting dan tepat, terutama karena kasus ini menyangkut keselamatan anak-anak dan kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis," kata dia.

Pemerintah Diminta Jamin Pemulihan Korban

Wahyu menilai kunjungan tersebut perlu diikuti dengan kepastian pelayanan kesehatan dan pembiayaan bagi korban hingga proses pemulihan selesai.

“Pemerintah perlu memastikan pemulihan tidak berhenti pada penanganan akut, tetapi mencakup pemeriksaan lanjutan, pemantauan kesehatan dan psikologis, serta kepastian pembiayaan sampai anak benar-benar pulih dan dapat kembali bersekolah secara normal,” ujar dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU itu.

Menurut Wahyu, kepastian pembiayaan menjadi bagian penting dalam penanganan karena pemerintah tidak hanya perlu memastikan layanan medis tersedia, tetapi juga menjamin kebutuhan korban hingga pemulihan tuntas.