Pantau - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) bersama pemerintah daerah memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah.
Maruarar menegaskan percepatan Program Bedah Rumah membutuhkan keterbukaan, koordinasi yang kuat, serta pengawasan menyeluruh hingga tingkat daerah.
Untuk mempercepat pelaksanaan program pada 2027, Maruarar meminta seluruh BP3KP di Indonesia mulai menjalankan program tersebut pada Februari 2027.
"Salah satu kultur yang harus dibangun di Kementerian kita adalah keterbukaan, baik publik dan internal. Untuk seluruh BP3KP di Indonesia, kita laksanakan mulai bulan Februari 2027 untuk tahun depan agar lebih cepat," ujar Maruarar atau Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Ara menekankan keterbukaan kepada publik maupun secara internal harus menjadi salah satu kultur yang dibangun di lingkungan Kementerian PKP.
Pemda Diminta Masif Sosialisasikan Program Bedah Rumah
Kementerian PKP terus mempercepat pelaksanaan Program BSPS atau Bedah Rumah sebagai bagian dari upaya pemerintah mewujudkan hunian layak bagi masyarakat.
Pelaksanaan BSPS juga ditujukan untuk mendukung pencapaian Program 3 Juta Rumah.
Ara mendorong pemerintah daerah semakin masif melakukan sosialisasi berbagai program perumahan agar masyarakat mengetahui bantuan yang tersedia dan dapat mengaksesnya secara tepat.
Ara juga meminta jajaran Kementerian PKP memperkuat sosialisasi program perumahan, khususnya Program Bedah Rumah, sehingga informasi mengenai akses bantuan dan pembiayaan dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
Hingga pertengahan September 2026, penyerapan anggaran Program BSPS atau Bedah Rumah telah mencapai Rp3,137 triliun atau setara 36,53 persen dari total DIPA Revisi.
Digitalisasi Bedah Rumah Dipercepat melalui GO PKP
Sejalan dengan percepatan program, Kementerian PKP juga mempercepat digitalisasi Sistem Bedah Rumah melalui GO PKP untuk meningkatkan transparansi dalam pelaksanaannya.
GO PKP diarahkan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat pemantauan pelaksanaan program secara lebih akurat dan terintegrasi hingga ke lapangan.
Penguatan sistem digital tersebut didukung dengan penyiapan sumber daya manusia yang mumpuni di setiap lini wilayah.
Dukungan sistem digital dan sumber daya manusia diharapkan membuat proses perencanaan Program Bedah Rumah berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Penguatan tersebut juga mencakup tahapan pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi program.
Kementerian PKP Sederhanakan Petunjuk Teknis
Dari sisi regulasi, Kementerian PKP terus melakukan reformasi untuk menghasilkan proses dan petunjuk teknis Program Bedah Rumah yang lebih sederhana dan mudah dipahami.
Penyederhanaan tersebut diarahkan untuk memudahkan pelaksanaan program di lapangan dengan tetap memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran dan berkualitas.
Prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi landasan utama dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah.
Kementerian PKP juga memastikan penyederhanaan regulasi tetap dilaksanakan dengan mematuhi tata kelola hukum.
- Penulis :
- Arian Mesa
