
Pantau - Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Provinsi Papua Barat Daya mendukung pemberhentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Malaimsimsa Klabulu di Kota Sorong setelah sejumlah penerima manfaat mengalami gangguan pencernaan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemberhentian sementara dilakukan untuk kepentingan evaluasi dan merupakan langkah resmi Badan Gizi Nasional (BGN) yang harus dilaksanakan pengelola SPPG Malaimsimsa Klabulu.
Kepala Satgas MBG Provinsi Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan keputusan tersebut harus dihormati karena berkaitan dengan penerapan ketentuan serta keselamatan penerima manfaat.
"Surat dari BGN itu benar dan harus dilaksanakan. Kami tidak menoleransi SPPG yang melanggar ketentuan, terutama jika menyangkut keselamatan penerima manfaat," katanya.
Operasional Dihentikan Maksimal 20 Hari
Pemberhentian sementara operasional SPPG Malaimsimsa Klabulu dituangkan dalam surat BGN yang ditujukan kepada kepala SPPG tersebut.
SPPG Malaimsimsa Klabulu dengan ID SPPG 9100601 dikelola Yayasan Dharma Wanita Universitas Muhammadiyah Sorong dan mulai beroperasi pada 17 Februari 2025.
Ahmad menjelaskan penghentian sementara operasional merupakan bagian dari proses evaluasi untuk memastikan seluruh ketentuan keamanan pangan dan standar penyelenggaraan program MBG dipenuhi sebelum unit tersebut kembali beroperasi.
Berdasarkan surat BGN, pemberhentian operasional sementara ditetapkan sebagai sanksi sedang berupa penghentian seluruh hak operasional SPPG paling lama 20 hari kalender sejak surat diterbitkan.
Selama masa pemberhentian, kepala SPPG bersama perwakilan yayasan diwajibkan melakukan perbaikan terhadap berbagai hal yang berpotensi mengganggu keamanan pangan maupun mengancam keselamatan penerima manfaat.
"SPPG yang diberhentikan sementara wajib memenuhi seluruh rekomendasi perbaikan sebelum kembali beroperasi," ujarnya.
Progres pemenuhan perbaikan selama masa pemberhentian wajib dilaporkan kepada Kepala SPPG setiap tujuh hari kalender.
Ahmad menegaskan evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan, mulai dari proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Satgas MBG juga akan memastikan kondisi penerima manfaat yang mengalami gangguan pencernaan terus dipantau bersama pihak terkait.
Pemeriksaan penyebab gangguan kesehatan masih dilakukan untuk memastikan sumber masalah sekaligus menjadi bahan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.
"Pemeriksaan terhadap penyebab kejadian masih dilakukan untuk memastikan sumber masalah dan mencegah kejadian serupa terulang. Keselamatan penerima manfaat adalah prioritas utama," katanya.
Ahmad juga meminta seluruh pengelola SPPG di Papua Barat Daya meningkatkan pengawasan terhadap penerapan standar keamanan pangan untuk menjamin kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
26 Siswa dan Lima Guru Alami Gejala Kesehatan
Sebelumnya, sebanyak 26 siswa dan lima guru SMP Muhammadiyah Al-Amin mengalami pusing, muntah, dan buang air setelah mengonsumsi makanan MBG pada 17 September 2026.
Dari 26 siswa yang mengalami gejala, delapan siswa mendapatkan penanganan lanjutan di Rumah Sakit Sele Be Solu setelah tim kesehatan melakukan observasi secara mendalam.
Sementara itu, 18 siswa lainnya mendapatkan obat di sekolah dan kemudian diperbolehkan pulang.
Kepala Satgas MBG Kota Sorong Ruddy Laku mengatakan pemeriksaan terhadap SPPG Malaimsimsa dilakukan pada berbagai aspek operasional, mulai dari peralatan, bahan makanan, proses pengolahan, hingga penerapan standar operasional prosedur (SOP).
Berdasarkan keterangan penanggung jawab SPPG Malaimsimsa, unit tersebut mengelola sekitar 3.000 porsi makanan MBG yang disalurkan kepada penerima manfaat di 10 sekolah.
Dari 10 sekolah penerima layanan SPPG Malaimsimsa, hanya SMP Muhammadiyah Al-Amin yang dilaporkan mengalami kejadian gangguan kesehatan tersebut.
Sembilan sekolah lainnya dilaporkan tidak mengalami gejala kesehatan seperti yang dialami siswa dan guru SMP Muhammadiyah Al-Amin.
Sampel Makanan Diuji di Laboratorium Makassar
Sampel makanan dari SPPG Malaimsimsa akan dikirim ke laboratorium di Makassar untuk menjalani pengujian guna memastikan penyebab gangguan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan.
"Sampel makanan dari SPPG Malaimsimsa akan dikirim ke laboratorium di Makassar untuk dilakukan pengujian, sehingga penyebab kejadian dapat dipastikan berdasarkan hasil pemeriksaan," ujarnya.
Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi sebelum SPPG Malaimsimsa Klabulu diperbolehkan kembali menjalankan pelayanan program MBG.
- Penulis :
- Shila Glorya




