Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat sistem jaminan mutu produk perikanan dari hulu hingga hilir untuk memastikan keamanan pangan sekaligus meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di pasar global.
Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktapura menyampaikan penguatan tersebut saat kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Kantor Badan Mutu KKP Bali, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.
Donny mengatakan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan keamanan dan kedaulatan pangan.
Sistem tersebut diperlukan untuk memastikan produk perikanan memenuhi kebutuhan konsumsi domestik sekaligus mendukung masuknya komoditas Indonesia ke rantai pasok global.
Menurut Donny, perhatian masyarakat global saat ini tidak lagi hanya berfokus pada kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari sisi jumlah, tetapi juga keamanan dan mutu pangan yang dikonsumsi.
“Di global atau di dunia, orang sudah tidak lagi fokus bagaimana memenuhi pangan secara jumlah, tapi bagaimana mereka bisa mengonsumsi pangan yang aman untuk dikonsumsi dan bisa terjamin mutunya untuk keamanan pangan,” kata Donny.
Jaminan Mutu Dimulai dari Sektor Hulu
KKP memastikan proses penjaminan mutu tidak hanya dilakukan pada tahap hilir, tetapi diterapkan sejak proses produksi di sektor hulu hingga tahapan pengolahan dan hilirisasi produk perikanan.
Langkah tersebut dilakukan agar upaya mencapai swasembada pangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga menjamin mutu ikan yang dikonsumsi masyarakat.
“Jadi, ini merupakan salah satu langkah kami di KKP untuk bagaimana memastikan swasembada pangan ini tidak hanya fokus terhadap peningkatan produksi, tapi mutu ikan yang kita hasilkan untuk konsumsi domestik betul-betul memenuhi prasyarat dan mutu keamanan pangan,” ujarnya.
KKP saat ini memiliki 46 balai yang berfungsi mendukung penjaminan mutu produk perikanan di berbagai wilayah Indonesia.
Ke depan, KKP menargetkan balai-balai tersebut menjadi pilar sistem penjaminan mutu di seluruh 38 provinsi.
Salah satu fokusnya adalah memastikan ikan untuk konsumsi domestik, khususnya yang digunakan dalam mendukung program makan bergizi gratis, memenuhi standar keamanan pangan nasional.
“Ke depan, kami ingin agar balai-balai ini menjadi pilar di 38 provinsi untuk memastikan semua mutu ikan yang untuk konsumsi domestik, khususnya mendukung makan bergizi gratis, itu betul-betul bisa memenuhi mutu keamanan pangan nasional,” katanya.
Ekspor Perikanan Tumbuh, Sertifikasi Diperkuat
Selain memenuhi kebutuhan domestik, penguatan sistem jaminan mutu diarahkan untuk meningkatkan kinerja ekspor produk perikanan Indonesia.
Secara tahunan pada periode yang sama, nilai ekspor produk perikanan disebut tumbuh sekitar 6,6 persen, sedangkan volumenya meningkat sebesar 7,4 persen.
Amerika Serikat, China, Australia, Italia, dan Vietnam menjadi lima negara tujuan utama ekspor produk perikanan Indonesia.
Komoditas utama yang diekspor antara lain tuna, layur, cumi, kerapu, dan udang.
KKP juga mengembangkan sistem layanan sertifikasi produk perikanan yang terintegrasi dan terdigitalisasi bersama mitra di bidang karantina.
Sistem tersebut diharapkan meningkatkan efisiensi pelayanan bagi pelaku usaha sekaligus membantu produk perikanan Indonesia memenuhi berbagai persyaratan negara tujuan ekspor.
“Dengan adanya peningkatan mutu ini, selain tadi untuk bagaimana kita menyiapkan untuk penyiapan konsumsi domestik, juga akan bisa mendorong peningkatan devisa negara,” ujarnya.
Bali Jadi Sentra Hilirisasi Tuna
Donny menyebut Bali menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian dalam penguatan sistem jaminan mutu karena merupakan salah satu sentra hilirisasi produk perikanan Indonesia, khususnya tuna.
Kontribusi tuna dari Bali disebut cukup besar terhadap ekspor perikanan nasional.
Selain Bali, Bitung juga menjadi salah satu sentra yang memberikan kontribusi terhadap sektor perikanan nasional.
Untuk memperkuat pelayanan, KKP telah menyusun peta jalan pengembangan pelayanan penjaminan mutu hingga 2027.
Peta jalan tersebut mencakup empat pendekatan utama berupa pengembangan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, digitalisasi layanan laboratorium, serta penguatan jejaring kerja nasional dan internasional.
KKP menilai sistem penjaminan mutu dari hulu hingga hilir diperlukan agar seluruh tahapan produksi perikanan dapat ditelusuri secara menyeluruh.
Kebertelusuran tersebut mencakup proses produksi di sektor hulu, pengolahan, hingga hilirisasi produk perikanan.
“Secara traceability atau kebertelusuran, mulai dari proses produksi di hulu sampai dengan proses untuk pengolahan dan proses hilirisasinya semuanya bisa tertelusur, sehingga ini tentunya akan menjamin mutu produk perikanan yang ada di Indonesia,” katanya.
Dengan sistem tersebut, KKP berharap mutu produk perikanan Indonesia semakin terjamin sekaligus memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memenuhi berbagai persyaratan pasar internasional.
Penguatan penjaminan mutu dari hulu hingga hilir pada akhirnya diharapkan dapat memperluas akses produk perikanan Indonesia ke rantai pasok global.
- Penulis :
- Leon Weldrick
