Pantau - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memperkenalkan teknologi pemerintahan atau government technology (GovTech) kepada pejabat China dan mahasiswa Universitas Tsinghua dalam rangkaian kunjungannya ke China pada 15-18 September 2026.
Luhut menyebut persiapan GovTech telah mencapai sekitar 80 persen dan pemerintah menargetkan peluncuran sistem tersebut secara nasional pada Oktober 2026.
Pemerintah mengembangkan GovTech dengan mengintegrasikan hampir 27 ribu aplikasi yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Luhut Tawarkan Kolaborasi Riset AI dengan China
Dalam kunjungannya, Luhut menghadiri sejumlah agenda, termasuk China Economic and Social Forum 2026 di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, serta memberikan kuliah umum di Universitas Tsinghua.
Luhut juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Sekretaris Jenderal Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC) Wang Dongfeng, dan Ketua NDRC Zheng Shanjie.
Selain memperkenalkan GovTech, Luhut membuka peluang kerja sama penelitian kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) antara Indonesia dan China.
"Kita saat ini sedang mempersiapkan GovTech. Lalu, kami juga punya AI (Artificial Intelligence) Research di Bali, ada beberapa puluh orang di sana, jadi bisa juga kita 'join' dengan 'researcher' China mengenai AI," kata Luhut.
Luhut yang juga menjabat Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) menjelaskan GovTech dirancang dalam satu ekosistem untuk mendukung penyederhanaan tata kelola pemerintahan.
"Dalam GovTech tersebut, Luhut menyebut semua bekerja dalam satu ekosistem dan ini saya kira deregulasi dengan otomatis akan terjadi, karena nanti sistem ini akan merobohkan semua aturan-aturan dan kami harap, national 'roll-out' akan terjadi pada bulan Oktober ini," ungkapnya.
Menurut Luhut, GovTech bukan aplikasi baru karena pemerintah memilih memanfaatkan serta mengintegrasikan sistem dan data yang telah tersedia.
"Jadi ini bukan aplikasi baru, karena tinggal masuk ke data Dukcapil, melakukan 'special recognition' sehingga bisa menjadi gerakan nasional perlindungan sosial," kata Luhut.
Pemerintah juga tidak membeli atau mengimpor perangkat lunak baru yang dapat menimbulkan biaya tinggi dalam pelaksanaan transformasi digital tersebut.
Menurut Luhut, seluruh perangkat lunak yang digunakan dalam transformasi digital pemerintahan dikembangkan oleh talenta Indonesia.
GovTech Ditargetkan Jangkau 50 Juta Warga Miskin
Pengembangan GovTech ditujukan untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan program pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar berhak.
Luhut menyebut sistem tersebut diarahkan untuk memastikan sekitar 50 juta warga miskin tercatat dalam program perlindungan sosial berbasis digital.
Integrasi data diharapkan dapat meminimalkan kesalahan sasaran, meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan transparan.
Menurut Luhut, penerapan sistem transformasi digital tersebut juga berpotensi menghasilkan penghematan lebih dari Rp1.500 triliun.
Saat ini, data dari delapan kementerian dan lembaga telah terintegrasi dan mulai diproses menggunakan AI.
Pemerintah turut memperkuat keamanan data dengan dukungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Uji coba transformasi digital juga diperluas ke 43 kabupaten dan kota setelah sebelumnya diterapkan di Banyuwangi.
Proyek percontohan di 43 kabupaten dan kota tersebut sebelumnya ditargetkan menghasilkan laporan pelaksanaan pada akhir Juli 2026, sementara penyempurnaan sistem terus dilakukan menjelang peluncuran nasional pada Oktober 2026.
Luhut Soroti Perlunya Batasan Penggunaan AI
Indonesia juga mendukung pemanfaatan AI yang dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat, tetapi Luhut menilai teknologi tersebut perlu dilengkapi aturan dan batasan yang jelas untuk mengantisipasi risiko perkembangannya.
"Saya sudah pernah bicara kira-kira enam bulan lalu bahwa harus ada 'rule of engagement' dari AI, atau kitab sucinya AI. Misalnya, kalau dia melampaui hal-hal tertentu, dia akan otomatis mati sendiri. Dari awal sudah dibentuk, karena bisa jadi AI itu melawan. Tapi saat ini kita juga sudah tanda tangan norma AI dengan China. Menurut saya juga tidak ada masalah," kata Luhut.
Transformasi digital menjadi salah satu program prioritas Presiden yang diarahkan sebagai fondasi pembangunan pemerintahan berbasis digital dengan dukungan teknologi AI.
GovTech ditargetkan diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026 setelah proses integrasi data, pengujian sistem, dan penyempurnaan di daerah diselesaikan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
