Pantau - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai perjuangan Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA) dalam demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat sejalan dengan agenda yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Qodari saat menghadiri peringatan 36 tahun berdirinya HUMANIKA di Jakarta.
"Apa yang diperjuangkan, apa yang dikerjakan oleh Presiden Prabowo betul-betul sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh HUMANIKA, yaitu demokrasi, kemudian keadilan untuk masyarakat Indonesia, dan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia," kata Qodari.
Qodari Soroti Regenerasi HUMANIKA
Qodari yang merupakan anggota sekaligus aktivis HUMANIKA menilai organisasi kemasyarakatan tersebut mampu menjalankan regenerasi dengan baik.
Menurut Qodari, tidak banyak jaringan gerakan masyarakat sipil yang mampu mempertahankan keberadaan dan aktivitasnya hingga puluhan tahun.
HUMANIKA didirikan pada 1990 oleh aktivis era Orde Baru Bursah Zarnubi dan disebut terus berkomitmen mengawal konsolidasi demokrasi, kemanusiaan, serta keadilan.
Anggota HUMANIKA saat ini berasal dari beragam latar belakang profesi, mulai dari jurnalis, bupati, hakim, menteri, hingga anggota DPR.
Para anggota organisasi tersebut juga disebut berkomitmen mengawal pemerintah agar kebijakan yang dijalankan tidak melenceng dari amanat konstitusi.
"Tidak mengherankan tadi kita mendengar bahwa Pak Bursah mengatakan, mari kita dukung Pak Prabowo untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik," ungkap Qodari.
Peringatan 36 tahun HUMANIKA turut dihadiri pendiri HUMANIKA sekaligus Bupati Lahat Bursah Zarnubi, aktivis senior Hariman Siregar, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, sejumlah anggota DPR RI, serta puluhan aktivis dan tokoh masyarakat lainnya.
Bursah Zarnubi Tekankan Demokrasi dan Pasal 33 UUD 1945
Dalam pidatonya, Bursah Zarnubi menekankan pentingnya mempertahankan sistem demokrasi yang diperjuangkan para aktivis Reformasi 1998.
Bursah berharap pemerintahan Presiden Prabowo terus dikawal sehingga promosi demokrasi kepada generasi muda dapat berlangsung.
"Dia (Presiden Prabowo) ada tugas besar yang menurut saya belum pernah digagas oleh Presiden sebelumnya. Revolusi Pasal 33 dan ini mesti kita dukung, tidak boleh kita jatuhkan sebelum dia (Presiden) berhasil," kata Bursah.
Bursah menghubungkan pandangan tersebut dengan arah kebijakan transformasi ekonomi pemerintahan Prabowo yang menurut penilaiannya semakin mempertegas penerapan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Pasal 33 UUD 1945 dalam pandangan yang disampaikan pada acara tersebut dikaitkan dengan prinsip perekonomian nasional berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo yang dikaitkan Bursah dengan arah tersebut antara lain penindakan praktik manipulasi perdagangan ekspor-impor berupa underinvoicing dan overinvoicing yang merugikan keuangan negara.
Bursah juga mengaitkannya dengan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta kebijakan lain yang menurut pandangannya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Bursah Minta Siklus Pemerintahan Lima Tahunan Dijaga
Bursah turut menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya menjaga siklus pemerintahan lima tahunan sebagai bagian dari sistem demokrasi.
"Jadi bagi orang-orang yang ingin menjatuhkan tuh agak sabaran sedikit. Minimal siklus 5 tahun itu dijaga lah. Tidak boleh jatuh bangun, jatuh bangun, demokrasi nanti rusak. Setidaknya kita jaga siklus 5 tahun itu dan kasih kesempatan Presiden Prabowo mengambil kekayaan dari oligarki yang serakah ini," kata Bursah.
Pernyataan mengenai keselarasan perjuangan HUMANIKA dengan agenda pemerintahan serta dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo tersebut merupakan pandangan yang disampaikan Qodari dan Bursah dalam peringatan 36 tahun HUMANIKA.
- Penulis :
- Shila Glorya
