Pantau - Konsolidasi kebijakan moneter dan fiskal pada 2026 diharapkan mendorong pemulihan sektor riil melalui kebijakan fiskal ekspansif, penyediaan kredit modal kerja berbiaya murah, penguatan daya beli masyarakat, serta pemberantasan produk manufaktur selundupan.
Pelaku usaha menilai intervensi pemerintah dibutuhkan karena sektor riil masih menghadapi tekanan akibat biaya produksi, tingginya harga energi, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, masuknya produk selundupan, serta penurunan permintaan masyarakat.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah telah menjalankan sejumlah program ekonomi, termasuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk memperkuat perekonomian pedesaan serta menghadirkan Danantara sebagai badan pengelola investasi milik negara.
Pelaku usaha berharap kebijakan pemerintah tidak hanya berfokus pada program prioritas, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan kegiatan produktif di sektor manufaktur dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sektor Riil Hadapi Tekanan
Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) memperkirakan sekitar 30 juta unit UMKM telah bangkrut sehingga jumlah UMKM aktif menyusut menjadi sekitar 34 juta unit dari sebelumnya lebih dari 64 juta unit usaha.
Tekanan terhadap sektor manufaktur dan UMKM tersebut juga dikaitkan dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang menganggur.
Berdasarkan angka BPS yang disebut dalam paparan tersebut, jumlah pengangguran mencapai lebih dari tujuh juta orang, termasuk lebih dari satu juta orang muda bergelar sarjana.
Kondisi itu menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor riil karena perannya dalam menciptakan lapangan kerja, memproduksi barang dan jasa, serta menghasilkan sumber penerimaan negara dan daerah.
Kebijakan Fiskal Diharapkan Menjangkau Sektor Produktif
Harapan pemulihan juga diarahkan pada konsolidasi kebijakan moneter dan fiskal yang disebut ditandai pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan pada September 2026.
Pelaku usaha berharap kebijakan fiskal ekspansif tidak hanya diarahkan pada program prioritas pemerintah, tetapi turut menyentuh pembangunan infrastruktur untuk memperlancar logistik dan menekan biaya distribusi.
Pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan di daerah dinilai dapat memperbaiki konektivitas sekaligus membuka lapangan kerja.
Dalam paparan tersebut, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) disebut mencatat sebanyak 94 pemerintah daerah mengajukan pinjaman untuk membiayai pembangunan setelah adanya penyesuaian transfer ke daerah.
Insentif perpajakan, subsidi, dan bantuan sosial tunai juga didorong untuk membantu arus kas pelaku usaha serta memperkuat daya beli masyarakat.
Peningkatan daya beli diharapkan mendorong permintaan pasar sehingga industri dapat meningkatkan produksi dan kembali menyerap tenaga kerja.
Produk Selundupan Diminta Terus Diberantas
Pemberantasan produk manufaktur selundupan juga dinilai menjadi salah satu langkah yang diperlukan untuk membantu pemulihan sektor riil dalam negeri.
Penindakan terhadap kegiatan ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diharapkan terus dilanjutkan untuk mengurangi tekanan produk selundupan terhadap pelaku industri domestik.
Dari sisi moneter, pelaku usaha mengharapkan kebijakan pengendalian stabilitas harga, pelonggaran likuiditas perbankan, dan penurunan biaya pinjaman modal.
Ketersediaan kredit modal kerja berbiaya murah dinilai penting terutama untuk membantu UMKM kembali menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya.
Dunia usaha juga mengharapkan Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar karena sebagian kebutuhan bahan baku industri masih bergantung pada impor.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
