Pantau - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengusulkan pendirian dapur komunal untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di daerah tertinggal dengan karakteristik permukiman, sekolah, dan rantai pasok yang berbeda dari wilayah lainnya.
Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kemendes PDT Samsul Widodo mengatakan konsep dapur komunal dapat diterapkan untuk menyesuaikan penyediaan makanan dengan kondisi masyarakat setempat.
Gagasan tersebut disampaikan Samsul ketika menjadi narasumber dalam Forum Diskusi Aktual bertajuk “Strategi Percepatan Implementasi Program MBG di Daerah 3T” yang diikuti secara daring.
Permukiman dan Sekolah di Papua Berskala Kecil
Samsul menjelaskan kondisi khusus tersebut antara lain ditemukan di Papua, yang memiliki pola permukiman dengan jumlah rumah relatif sedikit dan sekolah dengan jumlah siswa terbatas.
Satu klaster permukiman masyarakat di Papua, menurut Samsul, terkadang hanya terdiri atas sekitar 10 hingga 20 rumah.
“Klaster rumah mereka itu kadang hanya 10 rumah, 20 rumah, gitu kan. 20 rumah mungkin yang sekolah cuma 20 orang. Sekolah-sekolah mereka kecil, dan sebagainya,” ungkap Samsul.
Karakteristik tersebut membuat pendekatan penyediaan makanan perlu disesuaikan dengan skala komunitas dan kondisi rantai pasok yang tersedia di masing-masing wilayah.
Dalam kondisi tersebut, dapur komunal dapat menjadi dapur bersama yang digunakan masyarakat untuk mengolah sekaligus menyediakan makanan.
Dapur komunal juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat bagi masyarakat untuk belajar memasak menggunakan bahan pangan lokal yang tersedia di wilayah masing-masing.
“Jadi konsepnya adalah dapur komunal. Jadi, ini sebenarnya bisa disampaikan ke teman-teman, karena PKK kebetulan ada di bawah Ditjen Bina Pemdes, gitu kan. Jadi, membuat dapur komunal untuk mereka mengajarkan bagaimana memasak makanan-makanan lokal,” kata Samsul.
Konsep tersebut diharapkan memungkinkan penyediaan makanan menyesuaikan kondisi masyarakat, terutama di kawasan dengan permukiman yang tersebar dalam kelompok-kelompok kecil.
Kemendes PDT Pernah Kembangkan Konsep Dapur Desa
Samsul mengungkapkan Kemendes PDT sebelum adanya program MBG pernah mempunyai konsep serupa yang disebut dapur desa.
Program tersebut berfokus pada pemberian pengetahuan kepada ibu-ibu mengenai cara mengolah makanan agar mempunyai kandungan nutrisi yang baik.
“Dulu, kami pernah punya konsep, sebelum ada MBG kami itu mengajarkan ibu-ibu untuk mengolah makanan supaya nutrisinya bagus. Kami sebutnya adalah dapur desa,” kata Samsul.
Menurut Samsul, dapur desa dapat dikelola langsung oleh masyarakat setempat, termasuk dengan melibatkan komunitas perempuan di desa.
Pengelolaan berbasis masyarakat membuat dapur tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat memasak, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan makanan masyarakat setempat.
Konsep dapur komunal tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan MBG dengan pendekatan yang menyesuaikan karakteristik daerah tertinggal, khususnya wilayah dengan jumlah penduduk dan siswa relatif sedikit serta kondisi rantai pasok yang berbeda.
- Penulis :
- Arian Mesa
