Pantau - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan penanganan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua dilakukan melalui operasi keamanan dan pendekatan teritorial dengan melibatkan kolaborasi berbagai pihak.
Panglima TNI Sebut Penyelesaian Papua Perlu Kolaborasi
"OPM (Organisasi Papua Merdeka) ini kan separatis, harus ditumpas. Tidak boleh ada separatis di negara kita," kata Agus saat ditemui di Jakarta, Minggu (27/9/2026).
Agus menyampaikan pernyataan tersebut ketika menjawab pertanyaan mengenai kekhawatiran masyarakat akibat aktivitas kelompok bersenjata di Papua.
"Jadi memang saya sudah bilang dari awal dulu ya, bahwa penyelesaian Papua itu harus kolaborasi, tidak hanya TNI. Kalau konotasinya hanya TNI, nanti kekerasan," ujar dia.
Menurut Agus, TNI juga menjalankan operasi teritorial melalui sejumlah kegiatan yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan masyarakat Papua.
Kegiatan tersebut meliputi pembangunan gereja, penyediaan sumur bor untuk air bersih, perbaikan sekolah, pelayanan kesehatan, serta penugasan prajurit untuk mengajar di wilayah terpencil.
"Jadi kita ke sana membantu percepatan pembangunan atau kesejahteraan masyarakat yang ada di sana, mempercepat pembangunan," kata Agus.
Agus menyatakan pendekatan keamanan dan pembangunan perlu berjalan secara kolaboratif agar penanganan persoalan Papua tidak hanya dilihat dari aspek militer.
TPNPB-OPM Memprotes Penggunaan Super Tucano di Nduga
Sebelumnya, pimpinan OPM Kodap III Ndugama-Derakma Egianus Kogoya bersama Komandan Operasi Mayor Belia Kogeya memprotes penggunaan pesawat Super Tucano oleh TNI dalam operasi militer di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
Keduanya menyampaikan keberatan terhadap penggunaan persenjataan berat dalam operasi tersebut.
TPNPB-OPM mengklaim serangan bom dan tembakan dari pesawat menyebabkan enam anggotanya terluka.
Kelompok tersebut menyatakan serangan menyasar titik koordinat yang mereka klaim sebagai markas di wilayah Nduga.
TPNPB-OPM kemudian mendesak TNI menghentikan penggunaan pesawat tempur, helikopter, dan drone karena menurut kelompok itu penggunaannya berpotensi berdampak terhadap permukiman warga sipil di sekitar wilayah konflik.
- Penulis :
- Gerry Eka
