Pantau - Kementerian PPN/Bappenas mendorong pemerataan pembangunan di Tanah Papua melalui perencanaan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
"Kami berharap pembangunan di Tanah Papua lebih merata sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang dimulai dari sebuah perencanaan yang matang, terintegrasi dari pusat hingga daerah," kata Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris dalam keterangan tertulis di Wamena, Minggu (27/9/2026).
Abdul mengatakan pembangunan perlu dilakukan secara merata di seluruh Indonesia, terutama di Tanah Papua yang memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda.
Bappenas Soroti Regulasi dan Investasi Papua Pegunungan
Abdul menilai Papua Pegunungan sebagai provinsi yang relatif baru membutuhkan penyederhanaan regulasi dan sistem perizinan di berbagai sektor.
Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah, kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan iklim investasi yang menunjang percepatan pembangunan.
"Kami contohkan di daerah lainnya itu sudah berlebih regulasi dan sistem perizinannya kompleks maka agak ribet. Kami harap di Papua Pegunungan tidak demikian supaya percepatan pembangunannya cepat terwujud dengan adanya investor," ujarnya.
Menurut Abdul, enam provinsi di Tanah Papua juga perlu memanfaatkan kekhususan melalui pelaksanaan otonomi khusus untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP).
"Kami harap dengan daerah khusus seperti ini dapat memudahkan OAP dapat berusaha, bekerja, sekolah maupun investasi dari luar itu masuk," katanya.
Biaya Hidup Tinggi Jadi Tantangan Pembangunan
Abdul mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,11 persen pada 2025 dan diharapkan terus meningkat pada 2026.
Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 hingga 7,5 persen pada 2027.
"Kami tentu berharap dari Kementerian PPN/Bappenas dengan terus bertumbuhnya ekonomi Indonesia maka dapat menekan angka kemiskinan di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Papua," ujarnya.
Abdul turut menyoroti biaya hidup di Papua Pegunungan yang relatif tinggi sebagai salah satu tantangan yang perlu dijawab melalui pemerataan pembangunan.
"Masyarakat di Pulau Jawa sedikit-sedikit ribut ketika bahan bakar minyak dan bahan pokok naik, tetapi masyarakat di sini Papua Pegunungan sudah biasa hidup dengan tingkat kemahalan," katanya.
Bappenas berharap pembangunan dapat semakin dirasakan masyarakat di wilayah timur Indonesia dengan dukungan perencanaan terintegrasi dan peningkatan peran pemerintah pusat di Tanah Papua.
- Penulis :
- Aditya Yohan
