Pantau - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menekankan pentingnya digitalisasi pemerintahan setelah menerima penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam peringatan Hari Statistik Nasional pada 26 September 2026.
“Digitalisasi pemerintahan mutlak harus dilakukan,” kata Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Nugroho mengatakan digitalisasi pemerintahan perlu dijalankan sesuai konsep government incorporated yang menempatkan seluruh instansi pemerintah sebagai satu kesatuan seperti sebuah korporasi besar.
Konsep tersebut mengedepankan kolaborasi dan prinsip saling membantu antarsektor untuk mencapai tujuan nasional sekaligus menghilangkan silo birokrasi.
Satu Data Dorong Pertukaran Informasi Antarkementerian
Nugroho menyebut penerapan konsep tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan berbagi data melalui sistem Satu Data Indonesia.
“Instansi pemerintah tidak lagi menyimpan data untuk dirinya sendiri. Melalui sistem Satu Data, antarkementerian bisa saling mengakses informasi secara real-time (waktu nyata, red.) untuk mempercepat pelayanan publik,” katanya.
Menurut Nugroho, digitalisasi pemerintahan juga membutuhkan fondasi berupa sistem keamanan siber yang tangguh.
BSSN memiliki peran dalam menjaga integritas, validitas, dan ketahanan data statistik nasional dari berbagai ancaman siber.
BSSN dan BPS Perkuat Keamanan Data Nasional
Nugroho menilai penghargaan dari BPS menjadi bentuk apresiasi terhadap jajaran BSSN dalam menjaga dan mengawal ekosistem data nasional.
“Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari dedikasi seluruh jajaran BSSN dalam menjaga dan mengawal ekosistem data nasional, termasuk dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia agar terbebas dari ancaman siber,” ujarnya.
Ia menambahkan penghargaan tersebut juga mencerminkan sinergi BSSN dan BPS dalam memastikan pengolahan data negara berlangsung aman, andal, dan terpercaya untuk mendukung pembangunan nasional.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
