Pantau - Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai rencana pemerintah menyelenggarakan pendidikan gratis dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi negeri (PTN) perlu diikuti penyelesaian berbagai persoalan pendidikan, mulai dari kebutuhan anggaran, kekurangan guru, kesejahteraan tenaga pengajar, hingga kesenjangan infrastruktur.
Bamsoet menyampaikan pandangan tersebut merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana pendidikan gratis yang kemudian dibahas pemerintah dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada Rabu (23/9/2026).
Menurut Bamsoet, kebijakan pendidikan gratis dapat menjadi salah satu langkah untuk mempersiapkan sumber daya manusia menuju target Indonesia Emas 2045.
Ia menyebut Komisi X DPR telah menyampaikan perkiraan awal kebutuhan anggaran pendidikan gratis mencapai Rp393,7 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp93,7 triliun disebut dibutuhkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk sekitar 2,83 juta mahasiswa aktif di PTN pada jalur akademik maupun vokasi, sedangkan sekitar Rp300 triliun untuk kebutuhan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Infrastruktur dan Kekurangan Guru Jadi Tantangan
Bamsoet mengatakan persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan biaya karena masih terdapat tantangan kualitas pembelajaran, kekurangan dan ketimpangan distribusi guru, serta kesenjangan infrastruktur.
Ia menyebut jumlah sekolah rusak pada 2026 mencapai 196.022 satuan pendidikan, sementara sekitar 4,1 juta anak usia sekolah disebut masih tidak atau belum bersekolah.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian bersamaan dengan pembahasan anggaran pendidikan gratis dan diselesaikan secara bertahap.
Bamsoet menilai pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia menghadapi bonus demografi menuju 2045, ketika sekitar 70 persen penduduk Indonesia diproyeksikan berada pada usia produktif.
Ia menyebut sejumlah negara telah memiliki pengalaman menyelenggarakan pendidikan gratis, antara lain Finlandia, Jerman, Norwegia, Denmark, Prancis, Filipina, Slovenia, Islandia, Bulgaria, Belgia, dan Austria.
Indonesia Disebut Kekurangan 464.856 Guru
Bamsoet turut menyoroti persoalan tenaga pengajar yang menurutnya menjadi salah satu tantangan penting dalam pelaksanaan pendidikan gratis.
Berdasarkan pembahasan Komisi X DPR bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Indonesia disebut kekurangan 464.856 guru dengan kekosongan guru mencapai 224.545 orang.
Pada saat bersamaan, dari lebih dari satu juta sarjana yang masih menganggur, sebanyak 7,1 persen atau sekitar 71.000 orang disebut merupakan lulusan program studi pendidikan.
Bamsoet berharap pemerintah dan DPR terus membahas perbaikan status kepegawaian sekaligus memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru.
Kompetensi Digital Guru Perlu Ditingkatkan
Selain jumlah dan kesejahteraan tenaga pengajar, Bamsoet menilai kompetensi guru perlu terus diperbarui seiring penggunaan teknologi informasi, komunikasi, dan media digital interaktif dalam kegiatan belajar-mengajar.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi seperti Zoom dan video conference telah memungkinkan pembelajaran jarak jauh ketika guru dan peserta didik berada di lokasi berbeda.
Kemampuan menguasai teknologi digital dinilai semakin dibutuhkan agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih interaktif dan efisien sekaligus membuka akses terhadap materi dari berbagai sumber.
Bamsoet mendorong pemerintah memfasilitasi guru untuk mempelajari dan mengadopsi teknologi informasi, komunikasi, serta media digital interaktif.
Ia menilai program Digital Talent Scholarship (DTS) Kementerian Komunikasi dan Digital dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi digital tenaga pengajar sehingga pelaksanaan pendidikan gratis dapat memberikan nilai tambah bagi kualitas pembelajaran.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
