Pantau - DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan APBN 2027 tidak hanya diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi juga memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.
“RAPBN 2027 yang kami ajukan kepada sidang dewan yang terhormat ini tidak hanya bertumpu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Tidak ada maknanya pertumbuhan ekonomi tinggi bila kuenya tidak merata. Kita tidak menginginkan ada rakyat yang tersisih dalam gerak pembangunan,” tegas Said.
Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 6 Persen
Banggar DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2027 sebesar 6 persen dengan tingkat inflasi 2,5 persen.
Asumsi lainnya meliputi nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen, serta harga minyak mentah Indonesia atau ICP sebesar US$75 per barel.
Lifting minyak ditetapkan 612,5 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas ditargetkan 954 ribu barel setara minyak per hari.
“Target 6% dibutuhkan sebagai jembatan untuk memperbesar kue ekonomi. Dengan skala ekonomi lebih besar, kita harapkan mayoritas rakyat mendapatkan manfaat dari aktivitas produksi dan konsumsi,” ujar Said.
Banggar dan pemerintah juga menyepakati target tingkat kemiskinan sebesar 6,0–6,5 persen dan tingkat pengangguran terbuka 4,30–4,87 persen pada 2027.
Rasio gini ditargetkan berada pada kisaran 0,360–0,365, sedangkan penciptaan lapangan kerja baru ditargetkan mencapai 2,57–3,49 juta orang.
Pendapatan negara disepakati sebesar Rp3.435,10 triliun dan belanja negara Rp4.106,26 triliun.
Defisit APBN 2027 dijaga sebesar Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Dari setiap rupiah di APBN ada harapan terhadap kemudahan lapangan kerja, ada harapan terhadap kemudahan akses pendidikan dan kesehatan, ada harapan harga kebutuhan pokok bisa terjangkau, ada harapan untuk membiayai keadilan, ada harapan kualitas hidup mereka lebih baik,” tutur Said.
Seluruh Fraksi DPR Setujui APBN 2027
Said menyampaikan seluruh fraksi di DPR RI, yakni Fraksi PDI-Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat, menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2027 untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II.
Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR terhadap pengesahan RAPBN 2027 menjadi undang-undang.
"Tiba saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Puan.
“Setuju," jawab anggota DPR serentak sebelum Puan mengetuk palu sebagai tanda pengesahan.
Pemerintah Siapkan Anggaran untuk Program Prioritas
Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang mewakili pemerintah menyampaikan apresiasi kepada DPR RI atas pembahasan dan persetujuan terhadap APBN 2027.
“Kami percaya, diskusi antara Pemerintah dan DPR merupakan dialektika yang sehat dalam demokrasi kita. Berbagai pandangan, masukan, dan pendalaman dalam proses pembahasan merupakan bagian penting untuk memperkaya arsitektur APBN kita agar semakin matang dan akuntabel,” kata Suahasil.
Suahasil menjelaskan APBN 2027 disusun di tengah ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan dunia, dan tingginya suku bunga global.
Pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Semester I 2026 mencapai 5,45 persen dengan inflasi yang dinilai tetap terkendali.
“Kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur, dengan defisit sebesar 2,40 persen terhadap PDB. Dengan desain tersebut, APBN 2027 tetap pro-growth, pro-welfare, sekaligus berkelanjutan,” ujar Suahasil.
Anggaran 2027 akan dialokasikan untuk sejumlah prioritas nasional, termasuk pendidikan sebesar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, ketahanan pangan Rp195,3 triliun, serta transfer ke daerah Rp735 triliun.
“Pemerintah mengharapkan dukungan dan kerja sama dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengawal pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2027. Dengan sinergi yang kuat, kami yakin APBN 2027 dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel untuk menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan, dan akselerasi meningkatkan kesejahteraan,” ujar Suahasil.
- Penulis :
- Aditya Yohan
