Pantau - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meminta kamera pengawas atau CCTV di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhubung dengan kantor pusat BGN untuk memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sudaryono juga meminta mitra tetap mengawasi operasional SPPG dan tidak menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kepada tim dapur agar pelaksanaan MBG sesuai standar dan tepat sasaran.
"Jangan pasrah bongkokan (mempercayakan sepenuhnya) saja pada tim dapur, harus tetap diawasi, masaknya jangan terlalu lama dan cepat. CCTV-nya akan kami tarik ke kantor pusat, diberikan akal imitasi (AI) sehingga orang yang memotong kubis di lantai, enggak pakai sarung tangan bisa terdeteksi, maka untuk kepala SPPG, hubungkan agar CCTV-nya bisa nyambung ke pusat," katanya saat meresmikan SPPG di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) secara serentak di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat, 2 Oktober 2026.
BGN Ingatkan Masyarakat Waspadai Calo SPPG
Sudaryono menegaskan pembukaan SPPG, baik di wilayah 3T maupun aglomerasi, dilakukan secara terpusat berdasarkan sistem dan data BGN.
Ia meminta masyarakat segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan praktik percaloan dalam proses pembukaan SPPG.
"Pembukaan dapur ini diinisiasi langsung oleh BGN pusat, tidak ada calonya. Kalau menemukan jasa, jika mau dibuka bayar sekian atau sekian, laporkan ke pihak berwenang, itu nanti akan kita hukum," ujar dia.
BGN juga meminta pemerintah daerah berkontribusi melakukan inspeksi mendadak terhadap SPPG guna memastikan keamanan pangan bagi penerima manfaat MBG.
"Bupati, wali kota, dan pemerintah daerah (pemda) kami mohon semua inspeksi di SPPG. Kalau bisa jam 2-3 pagi, ada check-list (daftar) apa yang harus ada dan tidak ada (di SPPG). Kami minta untuk disidak kebersihan dan kedisplinannya, sekolah-sekolahnya," katanya.
BGN Aktifkan 480 SPPG di Wilayah 3T
BGN mengaktifkan SPPG di daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan wilayah 3T mulai 2 Oktober 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan Program MBG.
Sebanyak 480 SPPG yang akan diaktifkan tersebar di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota di wilayah timur Indonesia.
Jumlah tersebut terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil.
Aktivasi mencakup Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
- Penulis :
- Aditya Yohan
