Pantau - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Ade Jona Prasetyo mendorong perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha dibarengi dengan pendampingan dan akses pasar agar dana yang disalurkan mampu mendorong pertumbuhan usaha secara produktif.
Ade menilai keberhasilan kebijakan pembiayaan tidak cukup diukur berdasarkan besarnya kredit yang disalurkan, tetapi juga kemampuan pelaku usaha memperbesar skala bisnis, masuk ke rantai pasok, dan menciptakan lapangan kerja.
"Kami ingin pembiayaan tidak berhenti pada penyaluran dana. Harus ada proses kurasi, pendampingan dan akses pasar," kata Ade Jona dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (5/10/2026).
Pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Akses Pembiayaan dan Permodalan UMKM dan Ekonomi Kreatif Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Plafon KUR Diusulkan Naik hingga Rp2 Miliar
Dalam RDPU tersebut mengemuka usulan peningkatan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari maksimal Rp500 juta menjadi hingga Rp2 miliar.
Usulan itu diarahkan untuk memberikan ruang pembiayaan yang lebih besar kepada pelaku usaha yang sedang berkembang.
Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho menilai gagasan peningkatan plafon KUR tersebut menarik untuk didalami.
Menurut Andhika, peningkatan plafon dapat menjadi salah satu langkah untuk mengakomodasi kebutuhan pembiayaan pelaku usaha yang telah berkembang melampaui skala mikro.
HIPMI Ingin Pembiayaan Jadi Tangga Pengusaha Naik Kelas
Ade menekankan perluasan pembiayaan harus berjalan beriringan dengan kesiapan pelaku usaha dalam mengelola dana yang diperoleh.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pembiayaan benar-benar dimanfaatkan secara produktif untuk mengembangkan kegiatan usaha.
"Bagi HIPMI, tantangannya bukan hanya bagaimana memperbesar akses pembiayaan, tetapi bagaimana kita menyiapkan pengusahanya. Pembiayaan harus menjadi tangga bagi pengusaha Indonesia untuk tumbuh dan naik kelas," ujar dia.
HIPMI memandang pembiayaan, pendampingan, dan akses pasar perlu berjalan bersama agar kebijakan permodalan tidak hanya memperbesar penyaluran kredit, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
