Pantau - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR akan terus memperkuat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan setiap kebijakan negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco saat membacakan pidato penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 dalam Rapat Paripurna ke-10 DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Dasco mengatakan keberhasilan kebijakan pemerintah tidak cukup diukur dari pelaksanaan program, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara,” kata Dasco.
DPR Sahkan 20 Undang-Undang Selama Masa Persidangan
Dalam laporan kinerja DPR RI, Dasco menyampaikan bahwa lembaga legislatif bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 20 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang.
Selain itu, DPR telah menyetujui tujuh RUU sebagai usul inisiatif DPR RI.
Sejumlah undang-undang yang disahkan berkaitan dengan reforma agraria, perlindungan ketenagakerjaan, dan pengaturan satu data.
“Undang-undang tersebut memperkuat pelaksanaan amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial, perlindungan negara, kepastian hukum, dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Dasco menambahkan bahwa DPR bersama pemerintah masih memiliki 13 RUU yang berada dalam tahap pembicaraan tingkat I.
Pembahasan rancangan undang-undang tersebut akan dilanjutkan pada masa persidangan berikutnya.
APBN 2027 Diarahkan untuk Kesejahteraan dan Lapangan Kerja
Dalam fungsi anggaran, Dasco menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 harus menjadi instrumen untuk memperkuat perekonomian nasional.
Menurutnya, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial.
DPR mengarahkan kebijakan anggaran untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan penguatan sektor riil.
Selain itu, anggaran negara diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi nasional sekaligus mengurangi kesenjangan sosial dan antarwilayah.
“Setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus bekerja bagi kepentingan nasional, memperkuat kesejahteraan rakyat, dan menghadirkan manfaat yang nyata serta berkeadilan bagi rakyat,” tegas Dasco.
DPR Awasi Bansos, Karhutla, hingga Keamanan Papua
Dasco menyampaikan bahwa DPR memberikan perhatian terhadap sejumlah persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sepanjang masa persidangan.
Persoalan tersebut mencakup kerentanan sosial, ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial, bencana alam, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Melalui alat kelengkapan dewan, DPR juga membahas perkembangan situasi keamanan di Papua dan optimalisasi pengelolaan aset daerah.
Pengawasan turut mencakup penguatan teknologi dan sumber daya manusia, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta pemulihan layanan pendidikan.
Selain itu, DPR menyoroti pengelolaan anggaran, reformasi perpajakan, pembangunan infrastruktur energi, dan tata kelola lembaga pemasyarakatan.
“DPR RI terus melakukan pengawasan untuk memastikan tindak lanjut dari berbagai rekomendasi kebijakan dalam mengatasi permasalahan tersebut,” jelasnya.
Dasco menegaskan bahwa pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan berbagai persoalan masyarakat mendapatkan penanganan yang tepat dan terpadu.
DPR Jalankan Pemilihan Pejabat Publik dan Diplomasi Parlemen
Selain menjalankan tiga fungsi utama, DPR RI juga melaksanakan agenda pemilihan sejumlah pejabat publik selama masa persidangan.
Agenda tersebut mencakup proses pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta sejumlah pejabat Bank Indonesia.
Pejabat Bank Indonesia yang masuk dalam agenda tersebut meliputi calon gubernur, calon deputi gubernur senior, dan calon deputi gubernur.
DPR juga menjalankan proses pemilihan calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk negara sahabat dan organisasi internasional.
Di bidang diplomasi parlemen, DPR menerima kunjungan delegasi parlemen dari sejumlah negara sahabat.
Salah satu agenda diplomasi tersebut adalah kunjungan Wakil Perdana Menteri Bulgaria dalam momentum peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Bulgaria.
Dasco mengatakan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) terus memperkuat peran parlemen Indonesia dalam hubungan internasional.
Dasco Minta Anggota DPR Serap Aspirasi Rakyat Saat Reses
Menjelang dimulainya masa reses, Dasco mengajak seluruh anggota DPR RI memanfaatkan waktu di daerah pemilihan untuk mendengarkan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ia menekankan bahwa masa reses menjadi kesempatan bagi anggota dewan untuk menyerap aspirasi sekaligus menjelaskan pelaksanaan tugas konstitusional DPR.
Menurutnya, komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat perlu terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Selain menyerap aspirasi masyarakat, kita juga menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan Indonesia,” pungkasnya.
Dengan berakhirnya Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, DPR akan memasuki masa reses sebelum melanjutkan agenda legislasi, anggaran, dan pengawasan pada persidangan berikutnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
