Pantau - Koalisi Pembaruan Agraria (KPA) mendesak Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) yang baru dibentuk agar memiliki sedikitnya empat kedeputian untuk menangani konflik agraria, redistribusi tanah, pemberdayaan masyarakat, serta perencanaan dan evaluasi program reforma agraria.
Ketua Dewan Nasional KPA Dewi Kartika mengatakan struktur organisasi BRAN harus disusun berdasarkan persoalan agraria yang selama ini terjadi di lapangan serta mengacu pada mandat reforma agraria.
"Setidaknya harus ada empat kedeputian di dalam struktur BRAN," kata Dewi di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Menurut Dewi, keberadaan empat kedeputian tersebut diperlukan agar BRAN dapat menjalankan tugasnya secara menyeluruh, mulai dari penyelesaian konflik hingga pemberdayaan masyarakat penerima manfaat reforma agraria.
KPA Usulkan Empat Kedeputian dalam Struktur BRAN
Dewi menjelaskan bahwa kedeputian pertama yang perlu dibentuk adalah unit yang secara khusus menangani konflik agraria.
Kedeputian tersebut dinilai penting untuk menangani berbagai persoalan pertanahan yang selama ini terjadi di masyarakat.
Kedeputian kedua diusulkan menangani redistribusi tanah sekaligus pemulihan hak atas tanah bagi masyarakat.
Sementara itu, kedeputian ketiga bertugas menangani dan mengoordinasikan program pemberdayaan bagi penerima manfaat reforma agraria setelah konflik diselesaikan dan redistribusi tanah dilaksanakan.
Adapun kedeputian keempat diperlukan untuk menangani perencanaan, evaluasi, dan pemantauan pelaksanaan program reforma agraria.
"Yang terakhir yaitu kedeputian yang menangani perencanaan, evaluasi dan monitoring. Setidaknya empat kedeputian itulah yang harus ada, wajib di dalam struktur BRAN ke depan," ujarnya.
Dewi menilai pembagian tugas tersebut dapat membantu BRAN menangani persoalan agraria secara terarah sesuai bidang kewenangannya.
Struktur BRAN Diminta Sesuai Mandat Reforma Agraria
KPA menekankan bahwa pembentukan struktur organisasi BRAN tidak boleh mengabaikan prinsip dan tujuan reforma agraria.
Menurut Dewi, keberadaan empat kedeputian yang diusulkan merupakan bagian penting untuk memastikan lembaga tersebut mampu menjalankan mandatnya.
Ia mengingatkan bahwa tidak dimasukkannya empat bidang tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai arah kebijakan BRAN dalam pelaksanaan reforma agraria.
"Kalau dia setia sama mandat dengan prinsip dan tujuan reforma agraria maka empat yang paling utama itu harus ada di dalam struktur BRAN," katanya menambahkan.
Dewi berharap penyusunan organisasi BRAN benar-benar mempertimbangkan kebutuhan penanganan konflik agraria, pemulihan hak atas tanah, dan pemberdayaan masyarakat.
BRAN Masih Susun Struktur Organisasi pada 100 Hari Kerja
Sebelumnya, Kepala BRAN Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa lembaganya sedang menyusun struktur organisasi dan tata kerja sebagai salah satu agenda pada 100 hari kerja awal.
Penyusunan tersebut dilakukan untuk menyiapkan perangkat kelembagaan yang akan mendukung pelaksanaan tugas BRAN ke depan.
"Kami saat ini sedang menyusun SOTK (struktur organisasi dan tata kerja) terlebih dahulu," kata Dedi saat bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa susunan organisasi BRAN masih berada dalam tahap penyusunan.
KPA berharap proses tersebut dapat mengakomodasi empat bidang utama yang dinilai diperlukan untuk menjalankan reforma agraria sesuai mandat dan tujuan pembentukan lembaga.
- Penulis :
- Aditya Yohan
