Pantau - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemulihan fasilitas kesehatan terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan kemajuan signifikan, dengan operasional rumah sakit umum daerah (RSUD) hampir mencapai 100 persen dan seluruh puskesmas telah kembali beroperasi.
Meski demikian, pemerintah masih mencatat enam puskesmas pembantu (pustu) yang belum kembali memberikan pelayanan kepada masyarakat akibat dampak bencana yang melanda sejumlah wilayah Sumatera sejak November 2025.
Tito menyampaikan perkembangan tersebut kepada media di Jakarta, Kamis (15/10/2026), sekaligus menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pemulihan fasilitas pelayanan kesehatan di tiga provinsi terdampak.
"Terjadi percepatan pembangunan beroperasinya, dari RSUD hampir 100 persen semua, Puskesmas 100 persen, tinggal enam Pustu (puskesmas pembantu)," kata Tito Karnavian.
Menurut Tito, percepatan pemulihan dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak bencana dapat kembali memperoleh pelayanan kesehatan melalui fasilitas yang sebelumnya mengalami kerusakan maupun gangguan operasional.
Kemenkes Kerahkan Relawan dan Gunakan Anggaran Reguler untuk Pulihkan Fasilitas Kesehatan
Bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak November 2025 menyebabkan kerusakan pada berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.
Dampak bencana tersebut mencakup puluhan rumah sakit umum daerah, ratusan puskesmas, serta ratusan puskesmas pembantu yang tersebar di ketiga provinsi.
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah melakukan sejumlah langkah percepatan agar fasilitas kesehatan yang terdampak dapat kembali menjalankan pelayanan medis.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengerahkan relawan kesehatan dari Jakarta untuk membantu penanganan dampak bencana dan mendukung pemulihan pelayanan kesehatan di daerah.
Selain mengerahkan tenaga kesehatan, Kemenkes juga memanfaatkan anggaran reguler yang tersedia untuk mempercepat penanganan dan perbaikan fasilitas terdampak.
Tito mengungkapkan bahwa Menteri Kesehatan turut menghimpun dukungan pendanaan dari pihak nonpemerintah guna membantu proses pemulihan.
"Bahkan sebelum ada anggaran untuk rehab (rehabilitasi) rekon (rekonstruksi) turun, beliau juga sudah menggunakan anggaran beliau sendiri, reguler, maupun juga dari nonpemerintah yang digalang oleh beliau," ujar Tito.
Menurut Tito, langkah tersebut memungkinkan pemulihan fasilitas kesehatan dilakukan lebih cepat tanpa harus menunggu seluruh anggaran khusus rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana disalurkan.
Upaya tersebut turut mendukung pemulihan operasional RSUD dan puskesmas yang kini sebagian besar telah kembali melayani masyarakat.
Pemerintah Targetkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera Rampung dalam Tiga Tahun
Pemerintah telah menetapkan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk periode 2026 hingga 2028.
Program tersebut diarahkan untuk memulihkan berbagai fasilitas dan layanan publik yang mengalami kerusakan akibat bencana, termasuk rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya.
Tito menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan pascabencana tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah.
Untuk memperkuat koordinasi, Kementerian Dalam Negeri menggelar pertemuan secara daring bersama para kepala daerah di tiga provinsi terdampak.
Pertemuan tersebut membahas perkembangan pemulihan sektor kesehatan sekaligus mendorong percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di masing-masing wilayah.
Tito berharap kemajuan pemulihan fasilitas kesehatan yang telah dicapai pemerintah pusat dapat menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan layanan publik lainnya.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar seluruh program pemulihan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.
Tito Soroti Penggunaan Dana Bantuan Daerah yang Masih di Bawah 10 Persen
Selain pemulihan fasilitas kesehatan, Tito Karnavian turut menyoroti lambatnya penggunaan tambahan bantuan keuangan oleh sejumlah pemerintah daerah terdampak bencana.
Menurutnya, realisasi penggunaan bantuan keuangan hingga pertengahan Oktober 2026 masih menunjukkan perbedaan yang cukup besar antardaerah.
Sejumlah pemerintah daerah tercatat telah merealisasikan penggunaan bantuan keuangan hingga 60 persen dari total dana yang diterima.
Namun, masih terdapat pemerintah daerah yang tingkat realisasi penggunaan tambahannya berada di bawah 10 persen.
Perbedaan tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat karena anggaran yang telah disalurkan diharapkan dapat segera dimanfaatkan untuk mempercepat penanganan dampak bencana.
Tito meminta pemerintah daerah meningkatkan kecepatan pelaksanaan program pemulihan agar penggunaan anggaran dapat berjalan seiring dengan upaya yang dilakukan kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
"Pemulihan ini harus dikerjakan bersama-sama pusat, yang dapat anggaran juga, K/L dan juga daerah, yang juga dapat anggaran, sama-sama paralel bekerja," kata Tito.
Ia menegaskan bahwa kementerian dan lembaga pemerintah pusat serta pemerintah daerah harus menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi secara bersamaan agar proses pemulihan tidak mengalami keterlambatan.
Kemendagri Siapkan Pendampingan untuk Percepat Penyerapan Anggaran Pemulihan
Kementerian Dalam Negeri akan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam pemanfaatan bantuan keuangan yang telah disalurkan untuk mendukung pemulihan pascabencana.
Pendampingan tersebut bertujuan membantu pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan kegiatan sekaligus memastikan anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan penanganan dampak bencana.
Tito menilai koordinasi antara pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi Sumatera.
Pemerintah daerah diharapkan dapat segera memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk memperbaiki fasilitas publik dan memulihkan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Dengan hampir seluruh RSUD dan seluruh puskesmas kembali beroperasi, pemerintah kini masih perlu menuntaskan pemulihan enam puskesmas pembantu yang belum berfungsi.
Melalui percepatan penggunaan anggaran dan penguatan koordinasi antarpemerintah, pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diharapkan dapat berjalan lebih optimal selama periode rehabilitasi dan rekonstruksi 2026–2028.
- Penulis :
- Leon Weldrick
