Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di bawah kepemimpinan Letjen TNI Kristomei Sianturi memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran kebencanaan.
Hetifah menilai pergantian Kepala BNPB dari Letjen TNI Suharyanto kepada Kristomei Sianturi harus menjadi momentum untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di berbagai daerah.
Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/10/2026), Hetifah juga menyoroti pentingnya pemulihan kepercayaan publik setelah munculnya kasus dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Menurutnya, kepemimpinan baru perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), terutama dalam menghadapi karhutla dan kabut asap di Kalimantan.
Hetifah Minta BNPB Prioritaskan Penanganan Karhutla di Kalimantan
Hetifah secara khusus meminta Kepala BNPB yang baru memberikan perhatian serius terhadap kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah Kalimantan.
Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Timur, ia menilai pemerintah pusat perlu meningkatkan dukungan kepada daerah yang menghadapi dampak karhutla dan kabut asap.
"Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Timur, saya secara khusus meminta perhatian serius terhadap karhutla dan kabut asap yang masih melanda wilayah Kalimantan. BNPB harus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan BPBD, mendengarkan kebutuhan mereka, serta memberikan dukungan nyata berupa personel, peralatan, anggaran, dan bantuan teknis," ujar Hetifah.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan dukungan konkret agar penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif.
Dukungan tersebut dinilai semakin penting ketika kebakaran hutan dan lahan meluas serta berlangsung dalam waktu berkepanjangan.
Hetifah berharap BNPB dapat memperkuat koordinasi operasional dengan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan kebakaran dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat.
BNPB Diminta Perkuat Pencegahan Karhutla dan Perlindungan Kesehatan
Selain mempercepat penanganan darurat, Hetifah meminta BNPB meningkatkan langkah pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan menghadapi karhutla.
Menurutnya, upaya penanggulangan bencana tidak boleh hanya dilakukan setelah kebakaran meluas dan menimbulkan kabut asap.
BNPB bersama pemerintah daerah perlu memperkuat langkah antisipasi agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang.
Hetifah juga menekankan pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat yang terdampak pencemaran udara akibat kabut asap.
Kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu perlu mendapatkan perhatian dalam penanganan dampak karhutla.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat membantu daerah meningkatkan kesiapan menghadapi bencana sekaligus melindungi keselamatan masyarakat.
Komisi VIII DPR Akan Awasi Transparansi Anggaran BNPB
Hetifah memastikan Komisi VIII DPR RI akan memperkuat pengawasan terhadap kinerja BNPB di bawah kepemimpinan Kristomei Sianturi.
Pengawasan tersebut mencakup transparansi pengadaan barang dan jasa serta akuntabilitas penggunaan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana.
Selain itu, DPR akan mencermati kesiapan BNPB menghadapi bencana dan efektivitas penyaluran bantuan kepada pemerintah daerah maupun masyarakat terdampak.
Hetifah menilai pembenahan tata kelola perlu dilakukan untuk memastikan seluruh anggaran kebencanaan digunakan secara tepat sasaran.
"Dalam raker terdekat kami akan meminta evaluasi menyeluruh dan rencana pembenahan yang terukur dari kepemimpinan baru BNPB. DPR juga harus memastikan dukungan anggaran kebencanaan benar-benar memadai, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Hetifah.
Ia menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh diperlukan untuk mengetahui langkah perbaikan yang akan dijalankan oleh pimpinan baru BNPB.
Prabowo Lantik Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB Baru
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026) sore.
Kristomei menggantikan Letjen TNI Suharyanto yang sebelumnya memimpin lembaga penanggulangan bencana nasional tersebut.
Pelantikan perwira tinggi TNI berpangkat bintang tiga itu menandai pergantian kepemimpinan BNPB di tengah berbagai tantangan kebencanaan di Indonesia.
Hetifah berharap kepemimpinan Kristomei dapat memperkuat kemampuan BNPB dalam menangani bencana, meningkatkan koordinasi dengan daerah, dan membenahi tata kelola lembaga.
Komisi VIII DPR RI juga akan meminta rencana pembenahan yang terukur dalam rapat kerja mendatang sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap BNPB.
- Penulis :
- Aditya Yohan
