Pantau - Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira) menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berjalan sesuai amanat konstitusi melalui sejumlah program yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas pelayanan dasar.
Ketua Umum Gekira Nikson Silalahi mengatakan arah kebijakan pemerintahan Prabowo menunjukkan upaya menjalankan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
"Kita sudah di rel yang sesuai dengan konstitusi. Pemerintah hadir untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia," kata Nikson dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (18/10/2026).
Gekira merupakan organisasi sayap Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yang dipimpin Prabowo sebagai ketua umum sekaligus ketua dewan pembina.
Nikson menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari kesesuaian arah kebijakan dengan mandat konstitusi.
Gekira Soroti Ketahanan Pangan dan Energi sebagai Bentuk Perlindungan Negara
Nikson menjelaskan bahwa amanat konstitusi untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan.
Menurutnya, perlindungan negara juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pangan, kesehatan, energi, pendidikan, dan keselamatan warga.
Ia menilai kebijakan penguatan ketahanan pangan dan energi, perluasan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan pertahanan merupakan bagian dari upaya pemerintah menjalankan tanggung jawab tersebut.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan dan energi sebagai salah satu agenda prioritas.
Dukungan anggaran untuk sektor energi diarahkan pada pengembangan energi baru terbarukan, penyediaan listrik desa, subsidi energi, serta penguatan kemandirian energi nasional.
"Melindungi rakyat berarti negara tidak boleh membiarkan rakyat menghadapi persoalan mendasar sendirian. Negara harus hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan pangan, kesehatan, energi, pendidikan maupun ancaman terhadap kedaulatan bangsa," ucap Nikson.
Program MBG dan Cek Kesehatan Gratis Dinilai Mendukung Kesejahteraan
Nikson menyebut amanat konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum dapat dilihat melalui kebijakan yang berorientasi pada peningkatan daya beli dan kualitas hidup masyarakat.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, pembangunan perumahan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pembangunan desa.
Menurutnya, program-program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi rakyat sekaligus memperluas akses terhadap kebutuhan dasar.
Khusus program MBG, Nikson menilai manfaatnya tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan gizi anak, ibu hamil, dan balita.
Program tersebut juga dinilai berpotensi menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, UMKM, dan pelaku usaha di berbagai daerah.
Pemerintah menargetkan program MBG menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada 2026.
"Kalau kesejahteraan hanya diukur dari pertumbuhan angka ekonomi, kita kehilangan makna konstitusi. Kesejahteraan harus terasa dalam kehidupan sehari-hari: anak bisa makan bergizi, keluarga mendapatkan layanan kesehatan, petani mempunyai pasar, nelayan mempunyai daya tawar, dan masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya," ujar Nikson.
Koperasi Merah Putih dan Hilirisasi Jadi Perhatian Gekira
Selain program pelayanan dasar, Nikson menyoroti pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu langkah pemerintah memperkuat perekonomian masyarakat.
Ia menilai koperasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan layanan ekonomi yang lebih dekat dengan kebutuhan warga desa dan kelurahan.
Layanan yang direncanakan mencakup penyediaan kebutuhan pokok, akses pembiayaan, fasilitas pergudangan, rantai dingin, serta pemasaran hasil produksi masyarakat.
Nikson juga memasukkan hilirisasi sumber daya alam dan penguatan UMKM sebagai bagian dari kebijakan yang dinilainya mendukung peningkatan kesejahteraan.
Menurutnya, arah kebijakan pemerintah perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Gekira memandang pelaksanaan berbagai program tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintahan Prabowo menjalankan tujuan negara yang diamanatkan dalam konstitusi.
- Penulis :
- Gerry Eka
