Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung hampir empat bulan serta menyediakan tempat perlindungan khusus bagi masyarakat rentan, terutama anak-anak dan lanjut usia yang terdampak kabut asap.
Daniel menilai pemerintah harus memprioritaskan keselamatan masyarakat karena paparan asap berkepanjangan berisiko menyebabkan gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
“Ya, tentu kita minta pemerintah bekerja bergerak superkilat, lebih dobel gardan. Karena ini sudah tiga bulan, sudah hampir empat bulan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat berlama-lama hidup di tengah asap yang mereka hirup,” ujar Daniel dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut meminta pemerintah memastikan ketersediaan masker, akses oksigen, dan pelayanan kesehatan bagi warga di wilayah terdampak karhutla.
DPR Usulkan Kamp Oksigen untuk Anak-Anak dan Lansia
Daniel mengusulkan pembentukan tempat perlindungan sementara yang memiliki udara bersih bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan akibat kabut asap.
Fasilitas tersebut diharapkan dapat melindungi kelompok rentan dari paparan polusi udara selama kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung.
Menurutnya, anak-anak, lanjut usia, dan penderita ISPA perlu mendapatkan perhatian khusus karena kondisi kesehatan mereka dapat memburuk akibat paparan asap.
“Bahkan kalau perlu dibentuk kamp oksigen bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan orang tua yang sudah ISPA atau sudah tidak sanggup. Bisa masuk ke kamp khusus agar terbebas dari asap,” katanya.
Daniel menegaskan bahwa penyediaan fasilitas perlindungan harus dibarengi dengan percepatan pemadaman kebakaran di wilayah terdampak.
Ia juga meminta pemerintah meningkatkan kesiapan pelayanan kesehatan agar masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan dapat segera memperoleh penanganan.
Daniel Johan Minta Pemerintah Bergerak Lebih Cepat Tangani Karhutla
Daniel menilai penanganan karhutla membutuhkan langkah yang lebih cepat dan terkoordinasi karena masyarakat telah menghadapi kabut asap selama berbulan-bulan.
Menurutnya, dampak kebakaran tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga keselamatan dan kesehatan warga yang tinggal di sekitar wilayah terdampak.
Ia meminta pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama proses penanganan kebakaran berlangsung.
Selain penyediaan masker dan akses oksigen, pelayanan kesehatan dinilai perlu diperkuat untuk mengantisipasi meningkatnya gangguan pernapasan.
Daniel juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi bagian utama dari kebijakan penanganan karhutla.
BPGMN Diminta Perbaiki Kanal dan Pulihkan Gambut Rusak
Di sisi lain, Daniel menyambut baik pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ia berharap lembaga tersebut segera menjalankan langkah pemulihan ekosistem gambut untuk mengurangi risiko kebakaran berulang.
Menurut Daniel, terdapat tiga pekerjaan utama yang perlu menjadi prioritas BPGMN, yakni memperbaiki kanal gambut yang rusak, memulihkan lahan gambut yang mengalami kerusakan dan kekeringan, serta melibatkan masyarakat dalam menjaga ekosistem.
Daniel menyebut sekitar 72 persen kanal gambut mengalami kerusakan, sedangkan hampir 60 persen lahan gambut berada dalam kondisi rusak.
Ia juga menyoroti kondisi lahan gambut yang mengering hingga melampaui batas aman sehingga membutuhkan penanganan dan pemulihan secara terukur.
Menurutnya, perbaikan tata kelola gambut harus dilakukan secara berkelanjutan agar risiko kebakaran pada masa mendatang dapat ditekan.
DPR Soroti Dampak Karhutla yang Meluas hingga Lintas Negara
Daniel turut menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan yang menurutnya telah meluas hingga melintasi batas negara.
Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I tersebut meminta pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan konsesi usaha di Indonesia turut bertanggung jawab sesuai peran dan ketentuan yang berlaku.
“Ini bukan lagi hanya bencana nasional, tetapi juga sudah menjadi bencana internasional. Sejumlah konsesi yang ada di Indonesia sebagian dimiliki oleh sejumlah negara. Negara-negara itu pun harus ikut bertanggung jawab,” pungkas politisi dari Dapil Kalimantan Barat I itu.
Daniel menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengelola konsesi, dan masyarakat.
Ia berharap percepatan pemadaman kebakaran dapat berjalan bersamaan dengan perlindungan kesehatan warga serta pemulihan ekosistem gambut yang mengalami kerusakan.
- Penulis :
- Gerry Eka
