Pantau - Hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) menunjukkan sebanyak 65,4 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah, sementara 32,5 persen mengaku tidak puas dan 2,1 persen lainnya tidak memberikan jawaban menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Survei yang dilakukan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 itu juga mencatat sebanyak 67 persen responden optimistis pemerintah mampu menjalankan tugas dengan baik.
“Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah saat ini berada pada level yang cukup baik, yakni 65,4 persen,” demikian keterangan dalam hasil survei PPI yang diperoleh di Jakarta, Minggu (18/10/2026).
Hasil survei tersebut turut mengungkap alasan responden merasa puas maupun tidak puas terhadap kinerja pemerintah, mulai dari bantuan sosial hingga kondisi perekonomian.
Bantuan Sosial Jadi Alasan Utama Responden Puas
Berdasarkan hasil survei PPI, bantuan sosial menjadi alasan yang paling banyak disebut responden dalam memberikan penilaian positif terhadap pemerintah.
Sebanyak 16,7 persen responden menyatakan puas karena menilai bantuan sosial semakin banyak.
Alasan berikutnya adalah penegakan hukum terhadap koruptor yang disebut oleh 10,3 persen responden.
Program Sekolah Rakyat menjadi alasan kepuasan bagi 9,8 persen responden, sedangkan 8,5 persen lainnya menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin baik.
Dalam penilaian terhadap program pemerintah, sebanyak 15,9 persen responden memilih bantuan sosial sebagai program kerja yang paling bagus.
Program Sekolah Rakyat menempati urutan berikutnya dengan 12,6 persen, disusul MBG sebesar 11 persen dan program sekolah hingga kuliah gratis sebesar 8,1 persen.
Ekonomi Sulit dan Harga Kebutuhan Pokok Picu Ketidakpuasan
Di sisi lain, survei PPI mencatat sejumlah persoalan yang menjadi alasan responden tidak puas terhadap kinerja pemerintah.
Sebanyak 11,8 persen responden menyebut kondisi ekonomi yang sulit dan menurun sebagai alasan ketidakpuasan.
Persoalan bantuan sosial yang dinilai kurang tepat sasaran menjadi alasan bagi 11,4 persen responden.
Sementara itu, 10,4 persen responden menyatakan tidak puas karena harga kebutuhan pokok yang mahal.
Sebanyak 6,7 persen responden lainnya menilai pemerintah kurang memperhatikan masyarakat kecil.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ekonomi dan penyaluran bantuan sosial menjadi bagian dari penilaian responden terhadap kinerja pemerintah.
Kepuasan terhadap Prabowo Capai 65,2 Persen, Gibran 49 Persen
Selain menilai pemerintah secara keseluruhan, PPI mengukur tingkat kepuasan responden terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara terpisah.
Hasilnya, sebanyak 65,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.
Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja Wakil Presiden Gibran tercatat sebesar 49 persen.
PPI menilai peningkatan kinerja bersama diperlukan untuk mendorong tingkat kepuasan publik mencapai angka yang lebih tinggi.
“Hal ini menunjukkan bahwa untuk mampu mengembalikan level kepuasan hingga di atas 70 persen dibutuhkan peningkatan kinerja bersama,” demikian temuan survei tersebut.
Sebanyak 67 Persen Responden Optimistis terhadap Pemerintah
Survei PPI juga mengukur tingkat optimisme masyarakat terhadap kemampuan pemerintah menjalankan tugas.
Sebanyak 67 persen responden menyatakan optimistis pemerintah mampu bekerja dengan baik.
Adapun 24,4 persen responden menyatakan tidak percaya, sementara 8,6 persen lainnya tidak memberikan jawaban.
Angka tersebut merupakan hasil pengukuran sikap responden dalam survei dan bukan penilaian terhadap seluruh penduduk Indonesia secara langsung.
Survei PPI Libatkan 1.200 Responden di 38 Provinsi
PPI melakukan survei terhadap penduduk yang telah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling atau pengambilan sampel acak bertahap.
Survei tersebut menargetkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi, 116 kabupaten/kota, 120 kecamatan, serta 120 desa atau kelurahan.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 26 September hingga 6 Oktober 2026.
Hasil survei dipublikasikan menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang jatuh pada 20 Oktober 2026.
- Penulis :
- Gerry Eka
