Pantau - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) melaporkan realisasi Program 3 Juta Rumah pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 324.213 unit hingga 13 Juni 2026, sementara penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 180.600 unit hingga 14 Oktober 2026.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom, Kurnia Ramadhana, mengatakan capaian FLPP tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.
"Realisasi penyaluran FLPP tersebut setara 51,6 persen dari target 350.000 unit rumah subsidi pada 2026," ujar Kurnia dalam keterangan di Jakarta, Minggu (18/10/2026).
Selain memperluas pembiayaan rumah subsidi, pemerintah meningkatkan anggaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk memperbaiki hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Penyaluran Rumah Subsidi FLPP Capai 180.600 Unit
Kurnia menjelaskan bahwa penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP hingga 14 Oktober 2026 mencapai 180.600 unit.
Jumlah tersebut setara dengan 51,6 persen dari target pemerintah sebanyak 350.000 unit rumah subsidi sepanjang 2026.
Sebagai perbandingan, penyaluran rumah subsidi melalui FLPP pada 2025 tercatat sebanyak 278.868 unit.
Program FLPP menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mendukung pembiayaan kepemilikan rumah bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Sementara itu, realisasi Program 3 Juta Rumah secara keseluruhan telah mencapai 324.213 unit berdasarkan data hingga 13 Juni 2026.
Capaian tersebut disampaikan menjelang dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026.
Anggaran Bedah Rumah 2026 Naik Menjadi Rp8,59 Triliun
Pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk program BSPS yang ditujukan bagi perbaikan rumah tidak layak huni.
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp8,59 triliun untuk memperbaiki 400.000 unit rumah.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 2025, ketika program BSPS menyasar sekitar 45.073 unit rumah dengan anggaran Rp1,02 triliun.
Peningkatan anggaran dan sasaran program dilakukan untuk memperluas jangkauan perbaikan hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Kurnia mengatakan program bedah rumah tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi bangunan, tetapi juga mendukung kesehatan dan keselamatan penghuni.
"Program bedah rumah ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih aman dan sehat. Pelaksanaannya juga diharapkan menggerakkan ekonomi lokal melalui pembelian bahan bangunan dan penyerapan tenaga kerja," jelas Kurnia.
Kementerian PKP Tetapkan Sasaran Fisik 414.184 Unit
Selain target pembiayaan rumah subsidi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan sasaran fisik program perumahan sebanyak 414.184 unit.
Berdasarkan data per 10 September 2026, BSPS menjadi program utama dengan sasaran sebanyak 400.000 rumah.
Program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat memperbaiki tempat tinggal yang belum memenuhi standar kelayakan.
Pelaksanaannya juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui kebutuhan bahan bangunan dan penggunaan tenaga kerja.
Dengan demikian, pemerintah menjalankan program perumahan melalui dua pendekatan, yakni penyediaan pembiayaan rumah subsidi dan peningkatan kualitas rumah yang sudah dihuni masyarakat.
Pemerintah Dorong Perluasan Akses Hunian Layak
Bakom menyebut capaian program perumahan tersebut menjadi bagian dari evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pemerintah menempatkan perluasan akses terhadap hunian layak sebagai salah satu agenda pembangunan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui FLPP, pemerintah berupaya membantu masyarakat memperoleh rumah subsidi, sedangkan BSPS difokuskan pada perbaikan rumah tidak layak huni.
Meski realisasi FLPP hingga pertengahan Oktober 2026 telah mencapai 180.600 unit, pemerintah masih memiliki target penyaluran sebanyak 350.000 unit hingga akhir tahun.
Sementara itu, pelaksanaan program bedah rumah dengan sasaran 400.000 unit menjadi salah satu agenda utama Kementerian PKP sepanjang 2026.
- Penulis :
- Gerry Eka
