Pantau - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris mengimbau seluruh warga negara Indonesia (WNI) di Prancis meningkatkan kewaspadaan menyusul gelombang demonstrasi pelajar yang berpotensi mengganggu keamanan dan aktivitas masyarakat, dengan 1.260 orang dilaporkan telah ditangkap aparat sejak aksi dimulai.
Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengatakan KBRI Paris terus memantau perkembangan situasi keamanan, terutama setelah demonstrasi besar berlangsung di Paris pada Sabtu (17/10/2026).
“KBRI Paris telah menyampaikan imbauan kepada seluruh WNI di wilayah kerja agar senantiasa berhati-hati dan mencermati perkembangan situasi keamanan,” kata Heni melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (18/10/2026).
Berdasarkan pemantauan KBRI Paris, tidak ditemukan WNI yang terlibat dalam rangkaian demonstrasi tersebut.
Meski demikian, aksi unjuk rasa telah berdampak pada kegiatan masyarakat, termasuk perubahan jadwal sekolah, gangguan operasional transportasi umum, dan kemacetan lalu lintas.
KBRI Paris Imbau WNI Hindari Kerumunan Demonstrasi
KBRI Paris meminta masyarakat Indonesia yang berada di Prancis mengikuti perkembangan situasi melalui informasi resmi dari otoritas setempat.
WNI juga diimbau menghindari lokasi demonstrasi dan kerumunan massa untuk mengurangi risiko gangguan keamanan.
Heni mengatakan masyarakat Indonesia perlu menyesuaikan rencana perjalanan apabila terjadi penutupan jalan atau pengalihan rute transportasi.
Imbauan tersebut disampaikan karena aksi demonstrasi telah memengaruhi mobilitas masyarakat di sejumlah wilayah Prancis.
KBRI Paris memastikan pemantauan keamanan akan terus dilakukan sekaligus menjaga komunikasi dengan WNI yang berada dalam wilayah akreditasinya.
Bagi WNI yang menghadapi keadaan darurat, KBRI Paris menyediakan layanan bantuan melalui nomor +33-6-2112-2109.
Pelajar Prancis Demo Sejak September Tuntut Perbaikan Pendidikan
Gelombang demonstrasi di Prancis dipicu tuntutan para pelajar sekolah menengah atas terhadap kebijakan pendidikan pemerintah.
Aksi protes berlangsung di berbagai kota sejak pertengahan September 2026 dan terus berlanjut hingga Oktober.
Para pelajar menuntut tambahan anggaran pendidikan, perbaikan kondisi belajar, serta peningkatan jumlah tenaga pengajar.
Mereka juga mempersoalkan mekanisme seleksi masuk perguruan tinggi yang dinilai perlu diperbaiki.
Dalam rangkaian aksi tersebut, sejumlah pelajar melakukan blokade terhadap sekolah dan universitas sebagai bentuk protes.
Beberapa demonstrasi bahkan berkembang menjadi kerusuhan yang memicu tindakan aparat keamanan.
Pada Sabtu (17/10/2026), para pelajar kembali menggelar aksi dengan berpawai melintasi pusat Kota Nancy untuk menyampaikan tuntutan terkait pendidikan dan kebijakan kepemudaan.
Sebanyak 1.260 Orang Ditangkap, Mayoritas Masih di Bawah Umur
Gelombang demonstrasi pelajar di Prancis juga diwarnai penangkapan terhadap sejumlah peserta aksi.
Hingga Kamis (15/10/2026), sebanyak 1.260 orang dilaporkan telah ditangkap di wilayah metropolitan Paris sejak demonstrasi dimulai.
Dari jumlah tersebut, sekitar 86 persen merupakan anak di bawah umur.
Penangkapan berlangsung di tengah aksi protes yang dalam beberapa kejadian berubah menjadi kerusuhan.
Situasi tersebut menjadi salah satu alasan KBRI Paris meningkatkan pemantauan keamanan dan mengingatkan WNI agar menjauhi lokasi demonstrasi.
Pemerintah Prancis Tinjau Sistem Seleksi Universitas
Pemerintah Prancis mulai merespons tuntutan pelajar terkait sistem pendidikan dan ketersediaan tenaga pengajar.
Menteri Pendidikan Prancis, Edouard Geffray, menyatakan pemerintah sedang meninjau mekanisme penerimaan mahasiswa melalui Parcoursup.
Parcoursup merupakan platform pendaftaran pendidikan tinggi di Prancis yang menjadi salah satu sasaran kritik dalam demonstrasi.
Selain mengevaluasi sistem penerimaan universitas, pemerintah Prancis juga berupaya memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di berbagai sekolah.
Geffray mengatakan pemerintah telah menempatkan sekitar dua pertiga dari 3.000 guru pengganti yang sebelumnya dijanjikan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap tuntutan peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Sementara itu, KBRI Paris tetap mengimbau WNI untuk memperhatikan informasi keamanan dan menghindari kawasan yang menjadi titik konsentrasi demonstrasi.
- Penulis :
- Gerry Eka
