Pantau — Ketepatan waktu pembayaran gaji menjadi sorotan dalam wacana penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda N. Kiemas, meminta pemerintah mengkaji rencana tersebut secara menyeluruh agar perubahan mekanisme tidak menghambat pemenuhan hak ASN.
Giri menilai Kementerian Keuangan perlu memastikan kesiapan infrastruktur, keamanan dana, serta sistem penyaluran sebelum menerapkan kebijakan tersebut.
Menurutnya, mekanisme baru harus mampu menjamin pembayaran gaji secara tepat waktu dan berkelanjutan.
“Hal ini harus dikaji dengan serius oleh Kementerian Keuangan agar infrastruktur yang akan menjadi penyaluran gaji ASN benar-benar bisa diandalkan, terutama ketepatan waktunya dan keamanannya. Karena ini adalah hak para PNS, para ASN,” ujar Giri.
Hak Gaji Jadi Sorotan
Bagi Giri, pembayaran gaji bukan sekadar urusan administrasi, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah setiap bulan.
Karena itu, setiap perubahan jalur penyaluran perlu memperhitungkan potensi gangguan teknis yang dapat menghambat pencairan hak pegawai.
Ia mengingatkan bahwa keterlambatan pembayaran juga berpotensi menimbulkan dampak di luar urusan keuangan pribadi ASN.
Apabila hak pegawai terganggu, pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat pun berisiko ikut terdampak.
“Jangan sampai hak-hak mereka yang harus dibayar tiap bulan tidak terbayarkan ataupun menjadi kendala ketika pencairannya, sehingga hak-hak mereka terganggu dan akan mengganggu pelayanan publik,” tegasnya.
Kesiapan KDMP Diuji
Sebelum pemerintah menjalankan rencana tersebut, Giri meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mematangkan kajian mengenai kemampuan KDMP dalam mendukung penyaluran gaji ASN.
Pemerintah perlu memastikan sistem operasional dan jaringan pelayanan koperasi mampu menangani kebutuhan pembayaran secara konsisten.
Selain ketepatan waktu, keamanan dana juga menjadi aspek penting dalam perencanaan.
Pemerintah perlu memastikan mekanisme yang dipilih memiliki sistem yang andal sehingga proses penyaluran tidak menimbulkan kendala bagi penerima gaji.
“Untuk itu kami berharap pengkajian benar-benar sudah dimatangkan sebelum kebijakan ini menjadi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan,” katanya.
Jangan Tergesa-gesa
Giri menekankan bahwa pemerintah perlu menempatkan kesiapan sistem sebagai pertimbangan utama sebelum mengambil keputusan.
Menurutnya, wacana perubahan mekanisme penyaluran gaji harus disertai kepastian bahwa jaringan pelayanan KDMP dapat memenuhi kebutuhan ASN dalam skala nasional.
Ia kembali mengingatkan agar pemerintah tidak menerapkan kebijakan sebelum memastikan seluruh sistem pendukung berfungsi dengan baik.
Dengan persiapan yang matang, pemerintah dapat mengantisipasi potensi gangguan sekaligus menjaga kepastian pembayaran gaji.
“Jangan sampai hak-hak ASN menjadi tidak terbayarkan karena sistem dan jaringan pelayanan dari Koperasi Desa Merah Putih yang belum siap untuk menampung gaji para ASN di Republik Indonesia,” pungkasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
