Pantau - Gelanggang Muda Indonesia (GMI) menyatakan siap mengawal berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar pelaksanaannya transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan dalam refleksi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada Rabu (21/10/2026), dengan perhatian utama pada pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta persoalan agraria dan lingkungan.
GMI menilai pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara perlu diperkuat untuk mencegah penyimpangan sekaligus memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan.
GMI Desak Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Birokrasi
Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) I Nengah Candra Irawan menegaskan pentingnya pemberantasan korupsi dan pembenahan tata kelola pemerintahan.
"Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi harus menjadi prioritas. Penegakan hukum harus independen, transparan, dan tidak tebang pilih. Pengawasan terhadap anggaran negara, pengadaan barang dan jasa serta perizinan juga harus diperkuat," kata Candra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
GMI mendorong penegakan hukum yang tidak membedakan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan pelanggaran.
Pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa serta proses perizinan juga dinilai perlu menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Anggaran Pendidikan Rp820,9 Triliun Harus Tepat Sasaran
Sekretaris Jenderal Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Julfikar Hasan meminta pemerintah mewujudkan pendidikan gratis sebagai hak masyarakat.
Menurutnya, rencana alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 harus diarahkan untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan.
"Alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 yang direncanakan sebesar Rp820,9 triliun harus benar-benar diarahkan untuk menjamin akses pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen serta memperbaiki kualitas dan pemerataan fasilitas pendidikan. Pendidikan gratis tidak boleh berhenti sebagai janji politik, tetapi harus diwujudkan sebagai hak seluruh rakyat," ucapnya.
Julfikar menekankan pentingnya pengelolaan anggaran pendidikan secara transparan dan tepat sasaran.
Ia juga meminta pemerintah memperluas kesempatan masyarakat mengakses pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi negeri.
Selain pemerataan fasilitas, GMI mendorong terwujudnya sistem pendidikan yang berkualitas, ilmiah, dan demokratis.
GMI Minta Program Makan Bergizi Gratis Diawasi Ketat
GMI turut menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program strategis pemerintah.
Organisasi tersebut meminta pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi penerima manfaat, keamanan pangan, transparansi anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan program.
Pengawasan dinilai perlu mencakup penggunaan anggaran, pengadaan bahan pangan, kualitas makanan, serta proses distribusi dan pelaksanaan di lapangan.
GMI juga mendorong evaluasi berkala untuk mencegah pemborosan, penyimpangan anggaran, dan konflik kepentingan.
Selain itu, GMI meminta pemerintah melibatkan petani, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok MBG sesuai standar kualitas dan ketentuan pengadaan.
Pelibatan pelaku usaha lokal diharapkan dapat memperluas manfaat ekonomi program sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Reforma Agraria dan Perlindungan Lingkungan Jadi Perhatian
Dalam bidang agraria, GMI mendorong pemerintah mempercepat pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik pertanahan.
Perlindungan terhadap masyarakat adat juga menjadi salah satu tuntutan yang disampaikan organisasi tersebut.
GMI meminta pengelolaan sumber daya alam diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Di bidang lingkungan, pemerintah didorong memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan pengawasan terhadap pemegang izin usaha.
GMI juga meminta aparat berwenang menindak setiap pelanggaran lingkungan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Jelang Sumpah Pemuda, GMI Ajak Mahasiswa Kawal Demokrasi
Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026, GMI menyerukan penguatan persatuan di kalangan pelajar dan mahasiswa.
Organisasi tersebut mengajak generasi muda membangun tradisi intelektual, mengawal demokrasi, melawan korupsi, dan memperjuangkan keadilan sosial.
GMI merupakan forum sekretaris jenderal organisasi pelajar dan mahasiswa tingkat nasional yang beranggotakan delapan organisasi.
Organisasi tersebut meliputi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Pelajar Islam Indonesia (PII), dan Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMABUDHI).
Anggota lainnya adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Serikat Pelajar Muslimin Indonesia (SEPMI), serta Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA).
Melalui pengawalan tersebut, GMI berharap berbagai kebijakan strategis pemerintah dapat dijalankan secara akuntabel dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
