Pantau - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menemui sekitar seribu mahasiswa dan masyarakat yang menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Rabu (21/10/2026), serta berkomitmen membawa seluruh aspirasi mereka kepada pemerintah pusat di Jakarta.
Rudy menyatakan akan menindaklanjuti sejumlah persoalan yang disampaikan demonstran, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), antrean panjang bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik, hingga kepemilikan saham pemerintah daerah di perusahaan pembangkit listrik.
"Kami akan mendatangi langsung pemerintah pusat di Jakarta untuk menyampaikan seluruh aspirasi dan tuntutan masyarakat Kalimantan Timur," kata Rudy Mas'ud di hadapan massa aksi.
Komitmen tersebut disampaikan Rudy saat berdialog secara langsung dengan para demonstran yang mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan akan berkoordinasi dengan kementerian serta perusahaan terkait untuk membahas persoalan yang menjadi keluhan masyarakat.
Gubernur Kaltim Ungkap 12 Ribu Personel Dikerahkan Tangani Karhutla
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam aksi demonstrasi tersebut adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur.
Rudy menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama berbagai instansi terkait terus melakukan upaya pemadaman kebakaran di sejumlah wilayah.
Penanganan karhutla melibatkan personel gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta unsur pemadam kebakaran hutan.
"Sebanyak 12.000 personel gabungan dari BPBD, TNI, Polri, hingga Agni Manggala terus dikerahkan melakukan pemadaman karhutla di sepuluh kabupaten," ujar Rudy.
Pengerahan ribuan personel tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung.
Dalam dialog bersama mahasiswa, Rudy memaparkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan lingkungan tersebut.
Antrean BBM Mengular, Rudy Mas'ud Akan Temui Menteri ESDM dan Pertamina
Selain persoalan lingkungan, demonstran juga menyampaikan keluhan mengenai antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Rudy mengakui adanya persoalan kapasitas penyaluran BBM yang dinilai belum mampu memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat.
Kapasitas penyaluran SPBU di kawasan pusat kota yang rata-rata hanya mencapai 30 ton per hari disebut tidak mencukupi ketika permintaan masyarakat meningkat.
Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang akan dibahas pemerintah daerah bersama pihak terkait di tingkat pusat.
"Kami akan mendiskusikan masalah kuota dan jam operasional distribusi BBM bersama Menteri ESDM serta Direktur Utama Pertamina," tutur Rudy.
Pembahasan tersebut akan difokuskan pada persoalan kuota serta pengaturan jam operasional distribusi BBM.
Pemerintah daerah berharap koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pertamina dapat menghasilkan langkah penanganan terhadap keluhan masyarakat.
Pemadaman Listrik Disorot Meski Rasio Elektrifikasi Diklaim 98 Persen
Persoalan lain yang disampaikan demonstran adalah gangguan pasokan listrik yang masih dialami masyarakat Kalimantan Timur.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyoroti kendala suplai gas di fasilitas pembangkit Senipah serta perbaikan jaringan kelistrikan di kawasan Teluk Balikpapan.
Rudy juga mempertanyakan kondisi pasokan listrik daerah yang masih mengalami pemadaman meskipun rasio elektrifikasi disebut telah mencapai 98 persen.
Menurut pemerintah daerah, angka elektrifikasi yang tinggi perlu diikuti dengan keandalan pasokan listrik agar masyarakat tidak terus mengalami gangguan.
"Saya akan bertemu Direktur Utama PLN untuk mengevaluasi keandalan listrik agar masyarakat tidak terus mengalami pemadaman bergilir," ucap Rudy.
Pertemuan dengan pimpinan PLN tersebut direncanakan untuk membahas persoalan teknis dan keandalan jaringan listrik di Kalimantan Timur.
Rudy menegaskan pentingnya evaluasi terhadap kondisi kelistrikan agar persoalan pemadaman dapat ditangani.
Saham Pemprov di PT Cahaya Fajar Kaltim Turun dari 79 Persen Jadi 17,6 Persen
Dalam dialog tersebut, mahasiswa juga menyoroti penurunan persentase kepemilikan saham pemerintah daerah di PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK).
Perusahaan tersebut bergerak di bidang pembangkitan listrik dan menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam aksi demonstrasi.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, kepemilikan saham pemerintah daerah di PT Cahaya Fajar Kaltim mengalami penurunan dari sebelumnya 79 persen menjadi 17,6 persen.
Penurunan kepemilikan saham tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan penguasaan aset daerah pada sektor kelistrikan.
Rudy mengajak masyarakat bersama-sama mengawal upaya pengambilalihan kembali saham perusahaan tersebut oleh pemerintah daerah.
"Mari bersama-sama kita kawal pengambilalihan kembali saham CFK agar sepenuhnya menjadi milik pemerintah daerah Kalimantan Timur," kata Rudy.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari komitmen gubernur dalam menanggapi aspirasi mahasiswa mengenai pengelolaan kepemilikan saham daerah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berencana membawa berbagai persoalan yang disampaikan demonstran kepada pemerintah pusat dan pihak terkait untuk mendapatkan tindak lanjut.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
