Pantau - Presiden Prabowo Subianto telah menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp240 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat melalui dua tahap pencairan kepada pemerintah daerah.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan seluruh bantuan tersebut telah ditransfer kepada pemerintah provinsi serta sejumlah pemerintah kabupaten dan kota yang membutuhkan dukungan penanganan karhutla.
Hal itu disampaikan Raja Juli Antoni dalam keterangan di Jakarta, Jumat (23/10/2026), terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.
Bantuan Tahap Pertama Rp200 Miliar Telah Ditransfer
Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa pemerintah lebih dahulu menyalurkan bantuan sebesar Rp200 miliar kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan 10 kabupaten/kota.
Dana tersebut ditransfer langsung kepada pemerintah daerah agar dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan penanganan karhutla.
“Tahap pertama sudah turun Rp200 miliar, dan itu langsung ditransfer kepada Pak Gubernur (Kalimantan Barat, Ria Rosa) maupun kepada bupati-bupati terkait,” ujar Raja Antoni.
Menurutnya, pemerintah kemudian mengajukan tambahan bantuan kepada Presiden Prabowo untuk daerah yang belum menerima dana pada tahap pertama.
Pengajuan tersebut mempertimbangkan perbedaan kondisi dan tingkat eskalasi kebakaran di masing-masing wilayah.
Empat Kabupaten Terima Tambahan Bantuan Rp40 Miliar
Presiden Prabowo selanjutnya menyetujui penyaluran bantuan tambahan bagi empat kabupaten di Kalimantan Barat.
Keempat daerah tersebut adalah Kabupaten Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau.
Raja Juli Antoni menyebut bantuan tahap kedua telah masuk ke rekening masing-masing pemerintah daerah sekitar dua hari sebelum keterangannya disampaikan.
“Alhamdulillah, Bapak Presiden kembali menyetujui pemberian bantuan kepada empat kabupaten di Kalimantan Barat yaitu Mempawah, Landak, Sekadau dan Sanggau dan per hari dua hari yang lalu sudah masuk ke rekening masing-masing. Jadi total untuk penanganan karhutla dalam bentuk Banpres adalah Rp240 miliar,” jelasnya.
Dengan penyaluran tahap kedua tersebut, total Banpres untuk penanganan karhutla di Kalimantan Barat mencapai Rp240 miliar.
Menhut Ingatkan Pemerintah Daerah Gunakan Dana Sesuai Peruntukan
Raja Juli Antoni meminta pemerintah daerah memanfaatkan bantuan secara maksimal untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Ia menekankan bahwa penggunaan dana harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Jadi supaya bupati bisa memanfaatkan secara maksimum apa yang sudah diberikan ini sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan surat edaran yang sudah diterbitkan oleh Pak Mendagri (Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian),” kata Raja Antoni.
Banpres tersebut merupakan dana yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah penerima bantuan.
Dana Banpres Terpisah dari Operasi Pemadaman Pemerintah Pusat
Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa bantuan Rp240 miliar tersebut tidak termasuk anggaran penanganan karhutla yang digunakan pemerintah pusat.
Pemerintah pusat juga menjalankan penanganan kebakaran melalui operasi modifikasi cuaca (OMC) dan pemadaman menggunakan pesawat atau helikopter penyiram air (water bombing).
Operasi tersebut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Kehutanan, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Dengan demikian, Banpres menjadi dukungan pendanaan bagi pemerintah daerah di luar operasi penanganan karhutla yang dilaksanakan pemerintah pusat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
