Pantau - Guru Besar Bidang Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Khamami Zada menilai pendekatan akomodatif terhadap partai politik dan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan turut menjaga stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun terakhir.
Penilaian tersebut disampaikan Khamami dalam agenda refleksi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Tangerang, Selasa (27/10/2026), sebagaimana keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (28/10/2026).
“Dua kekuatan sosial politik utama bangsa Indonesia adalah partai politik dan kelompok sosial keagamaan. Ini tampaknya menjadi bagian dari strategi politik di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” kata Khamami.
Menurutnya, keterlibatan mayoritas partai politik dalam pemerintahan menjadi salah satu faktor yang membuat situasi politik nasional relatif stabil.
Khamami Soroti Sikap Politik PDI Perjuangan
Khamami mengatakan strategi merangkul berbagai kekuatan politik turut menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif dan membantu meminimalkan potensi gejolak sosial.
Ia menilai konfigurasi politik saat ini memperlihatkan dukungan luas dari partai-partai yang tergabung dalam pemerintahan.
Sementara itu, PDI Perjuangan yang berada di luar pemerintahan dinilai belum menunjukkan sikap oposisi yang kuat.
“Satu partai politik meskipun di luar pemerintahan, tetapi gaya langgam politiknya tidak menjadi oposisi yang kuat. PDI Perjuangan mengambil sikap yang lebih lunak, atau dapat disebut sebagai quasi-oposisi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Khamami terhadap dinamika hubungan antara partai politik dan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hubungan Pemerintah dengan NU, Muhammadiyah, dan MUI Dinilai Harmonis
Selain konsolidasi partai politik, Khamami menyoroti hubungan pemerintah dengan organisasi keagamaan besar, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Menurutnya, organisasi-organisasi tersebut menunjukkan kecenderungan sikap yang lebih kooperatif dalam hubungan dengan pemerintah dibandingkan periode sebelumnya.
Ia juga menilai pembahasan isu agama dalam politik nasional relatif lebih tenang dan tidak banyak menimbulkan perdebatan yang memanas.
“Hampir kita saksikan diskursus tentang agama dalam politik nasional tidak mengarah pada konflik atau perdebatan yang memanas dibanding periode sebelumnya. Kelompok keagamaan bukan lagi menjadi lawan politik, melainkan partner politik dalam menjaga harmonisasi sosial,” katanya.
Khamami memandang hubungan yang terjalin antara pemerintah dan organisasi keagamaan turut berperan dalam menjaga keharmonisan sosial.
Komunikasi Politik Dinilai Penting untuk Menjaga Stabilitas
Khamami menambahkan bahwa pendekatan pemerintah terhadap kelompok keagamaan tidak harus selalu diwujudkan melalui pemberian jabatan formal atau kursi kabinet.
Menurutnya, komunikasi politik yang intensif dan pengakuan terhadap aspirasi organisasi keagamaan juga dapat menjadi bagian dari strategi membangun hubungan yang baik.
Ia menilai pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah menjalin kerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat tanpa harus melibatkan seluruh pihak dalam struktur pemerintahan.
Dalam pandangan Khamami, hubungan dengan partai politik dan organisasi keagamaan menjadi dua unsur penting dalam menjaga stabilitas politik serta keharmonisan sosial pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
