Pantau - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman memastikan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan program strategis nasional di Papua Barat Daya masih berjalan sesuai arahan pemerintah pusat.
Kepastian tersebut disampaikan Dudung setelah mengikuti rapat koordinasi bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Markas Polda Papua Barat Daya, Rabu.
Rapat koordinasi tersebut digelar untuk memperkuat stabilitas pertahanan dan keamanan sekaligus memastikan implementasi program prioritas pemerintah pusat berjalan sesuai sasaran.
Dalam pertemuan itu, Dudung menerima laporan mengenai pelaksanaan berbagai program pemerintah dari gubernur, Pangdam, Kapolda, Danrem, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
"Dari hasil laporan Gubernur, Pangdam, Kapolda, Danrem, dan Kepala BIN, program-program yang sudah dilaksanakan masih dalam koridor sesuai dengan harapan Bapak Presiden," kata Dudung saat berkunjung ke Markas Polda Papua Barat Daya, Rabu.
Dudung Tekankan Pendekatan Humanis TNI-Polri dalam Menjaga Keamanan Papua
Selain mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah, Dudung memberikan perhatian khusus terhadap pendekatan humanis yang dilakukan TNI dan Polri dalam menangani kelompok-kelompok yang masih berada di kawasan hutan Papua.
Menurut Dudung, pendekatan persuasif yang selama ini diterapkan aparat keamanan mulai menunjukkan perkembangan positif, ditandai dengan adanya sebagian anggota kelompok yang secara bertahap kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dudung menegaskan bahwa Presiden Prabowo mengarahkan agar penanganan kelompok yang mengganggu keamanan dan menyakiti masyarakat tidak hanya mengedepankan tindakan tegas, tetapi juga mengutamakan pendekatan kemanusiaan.
"Pesan Bapak Presiden, kegiatan-kegiatan dengan pendekatan lunak ini terus ditingkatkan. Pendekatan dengan hati justru akan semakin efektif," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa upaya menjaga stabilitas keamanan di Tanah Papua membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Dalam pelaksanaannya, pendekatan keamanan dikoordinasikan melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan), sedangkan pendekatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan melalui kepemimpinan gubernur.
Pembagian peran tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menjaga situasi keamanan sekaligus mendukung kelancaran pembangunan di Papua Barat Daya.
Dudung Ingatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Papua
Dudung juga mengingatkan agar perhatian pemerintah tidak hanya terpusat pada penanganan kelompok-kelompok yang masih berada di kawasan hutan, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selama ini hidup dalam kondisi aman.
Menurutnya, keamanan dan kesejahteraan merupakan dua aspek yang saling berkaitan sehingga harus menjadi perhatian bersama dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di Tanah Papua.
"Pesan Bapak Presiden, kesejahteraan identik dengan keamanan. Kalau aman, maka kesejahteraan pasti akan meningkat," ujarnya.
Dudung menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempertahankan stabilitas keamanan karena masyarakat membutuhkan pemerataan pembangunan dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup.
Karena itu, pemerintah daerah diharapkan memastikan manfaat pembangunan serta berbagai program pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat di tingkat paling bawah.
"Pesan Bapak Presiden, kesejahteraan di Tanah Papua harus sampai ke elemen yang paling rendah sehingga pemerataan kesempatan bagi seluruh masyarakat dapat dijamin oleh pemerintah daerah," katanya.
Ia menekankan bahwa pemerataan kesempatan bagi masyarakat Papua menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menciptakan kondisi keamanan yang berkelanjutan.
Pemerintah Pusat dan Daerah Didorong Perkuat Sinergi Pembangunan
Melalui kunjungan kerja dan rapat koordinasi tersebut, Dudung berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait terus diperkuat.
Koordinasi antarlembaga dinilai penting untuk memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga sehingga pelaksanaan berbagai program pembangunan tidak mengalami hambatan.
Penguatan sinergi tersebut juga diharapkan mampu memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan program strategis nasional di Papua Barat Daya berjalan sesuai sasaran.
Selain menjaga stabilitas keamanan, pemerintah daerah diharapkan terus mendorong pemerataan pembangunan agar manfaat program pemerintah dapat menjangkau seluruh masyarakat Papua Barat Daya.
Dengan demikian, pelaksanaan program prioritas pemerintah di Papua Barat Daya diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempertahankan stabilitas keamanan secara berkelanjutan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
