Pantau - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan resolusi yang menyerukan penghentian embargo ekonomi, perdagangan, dan keuangan Amerika Serikat (AS) terhadap Kuba setelah mendapat dukungan dari 130 negara dalam pemungutan suara pada Rabu (28/10/2026).
Resolusi tersebut memperoleh dukungan mayoritas negara anggota PBB, termasuk Turkiye, di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap dampak sanksi ekonomi bagi kehidupan masyarakat Kuba.
Sebanyak 17 negara, termasuk Amerika Serikat, Israel, Ukraina, Argentina, dan Uni Emirat Arab, memberikan suara menentang resolusi tersebut, sementara 25 negara lainnya memilih abstain.
Keputusan itu kembali menegaskan adanya dukungan internasional terhadap pencabutan embargo yang telah diberlakukan Washington terhadap Havana selama puluhan tahun.
Kuba Sebut Embargo AS Ancam Kehidupan Rakyat
Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Parrilla mengecam kebijakan embargo Amerika Serikat yang dinilainya memberikan tekanan ekonomi terhadap masyarakat Kuba.
Dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB sebelum pemungutan suara, Rodriguez menjelaskan bahwa pembatasan ekonomi tersebut berdampak langsung terhadap ketersediaan berbagai kebutuhan pokok masyarakat.
Dampak yang disorot meliputi kelangkaan bahan bakar, obat-obatan, makanan, serta barang kebutuhan sehari-hari yang semakin sulit diperoleh masyarakat Kuba.
"Kuba bukanlah ancaman. Blokade itulah yang merupakan ancaman," kata Rodriguez.
Ia menegaskan bahwa kebijakan embargo tersebut tidak hanya memengaruhi kondisi perekonomian negara, tetapi juga kehidupan masyarakat yang bergantung pada pasokan barang dan layanan penting.
Menurut Rodriguez, dampak pembatasan ekonomi dapat dirasakan oleh keluarga-keluarga Kuba hingga pasien yang membutuhkan perawatan medis di rumah sakit.
"Kami tidak sedang membicarakan angka-angka. Kami sedang membicarakan nyawa manusia," kata Rodriguez.
Pemerintah Kuba menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk tekanan ekonomi yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan penduduknya.
Amerika Serikat Bantah Embargo Jadi Penyebab Krisis Kuba
Sementara itu, perwakilan Amerika Serikat di PBB, Mike Waltz, menolak tudingan pemerintah Kuba yang mengaitkan kesulitan ekonomi negara tersebut dengan kebijakan embargo Washington.
Waltz berpendapat bahwa persoalan ekonomi yang dihadapi Kuba terutama disebabkan oleh kebijakan pemerintah Kuba sendiri.
Pernyataan tersebut menunjukkan perbedaan pandangan antara Washington dan Havana mengenai penyebab kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat Kuba.
Pemerintah Kuba menyoroti dampak pembatasan perdagangan dan keuangan terhadap pasokan kebutuhan pokok, sedangkan Amerika Serikat menekankan tanggung jawab kebijakan ekonomi dalam negeri Kuba.
Perbedaan pandangan itu kembali mengemuka dalam sidang Majelis Umum PBB yang membahas desakan internasional untuk mengakhiri embargo.
Embargo Kuba Berlangsung Sejak 1960, Resolusi PBB Tidak Mengikat
Embargo ekonomi Amerika Serikat terhadap Kuba pertama kali diberlakukan pada 1960 dan kemudian diperluas melalui sejumlah kebijakan pada tahun-tahun berikutnya.
Pembatasan tersebut telah menjadi salah satu persoalan dalam hubungan diplomatik kedua negara selama lebih dari enam dekade.
Sejak 2012, Majelis Umum PBB berulang kali mengadopsi resolusi yang menyerukan agar Amerika Serikat mengakhiri embargo ekonomi, perdagangan, dan keuangan terhadap Kuba.
Meski memperoleh dukungan mayoritas negara anggota, resolusi Majelis Umum PBB tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga tidak secara otomatis mewajibkan Amerika Serikat mencabut kebijakan tersebut.
Resolusi itu berfungsi sebagai rekomendasi sekaligus mencerminkan sikap negara-negara anggota PBB terhadap keberlanjutan embargo.
Dengan hasil pemungutan suara terbaru, desakan internasional terhadap penghentian embargo kembali disampaikan, sementara keputusan untuk mengubah kebijakan sanksi tetap berada di tangan pemerintah Amerika Serikat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
