Pantau — Pemerintah menyiapkan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan, terdiri atas 2.000 rumah untuk masyarakat umum dan 200 rumah bagi kepala suku.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga mempertimbangkan pelibatan pemerintah daerah (pemda) sebagai pelaksana pembangunan.
Pemerintah kini membahas skema pelaksanaan bersama sejumlah lembaga, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
"Kami sangat menghargai bagaimana dari daerah, kepercayaannya untuk bisa mengerjakan pembangunan di sana, di Papua Pegunungan," ujat Menteri PKP, Maruarar Sirait menyampaikan rencana tersebut, Kamis (29/10/2026).
Pembagian 2.200 Rumah
Ara, sapaan Maruara, menegaskan total alokasi yang dibahas mencapai 2.200 unit. Sebanyak 2.000 rumah direncanakan untuk masyarakat umum, sedangkan 200 unit lainnya diperuntukkan bagi kepala suku.
"Jumlahnya 2.000 buat masyarakat, 200 buat kepala suku. Ya betul, total 2.200 unit," ungkap Ara.
Skema pelaksanaan turut mempertimbangkan kemampuan pemda untuk mengerjakan pembangunan secara mandiri.
Kementeria Dalam Negeri (Kemendagri) berperan dalam pembinaan kepala daerah, sementara BPKP dan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ikut memberikan pertimbangan terkait mekanisme pelaksanaan.
Surat untuk Presiden
Selanjutnya, Kementerian PKP akan menyampaikan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai skema pembangunan tersebut.
Kementerian PKP juga akan mengirimkan tembusan kepada Kementeria Sekretaris Negara (Setneg) Kemenkeu, Kemendagri, dan BPKP.
Ara menyebut pemberian kepercayaan kepada pemda menjadi bagian dari rencana agar pembangunan dapat berjalan di wilayah masing-masing.
"Daerah-daerah juga bisa bergerak dan diberikan kepercayaan untuk melakukan pembangunan di daerahnya sendiri," tutur Maruarar.
Target Bedah Rumah Naik
Di luar rencana pembangunan di Papua Pegunungan, Ara sebelumnya melaporkan peningkatan program bedah rumah kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/10/2026).
Menurut laporannya, jumlah program tersebut meningkat dari 45.000 unit pada tahun sebelumnya menjadi 400.000 unit pada 2026.
"Ini bagian program yang dibuat oleh negara, Presiden Prabowo itu, tahun lalu itu kita ada 45 ribu bedah rumah. Tahun ini ditingkatkan luar biasa menjadi 400 ribu rumah," kata Ara.
Pemerintah juga melanjutkan program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Skema ini ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah dengan pembiayaan terjangkau.
UMKM Masuk Rantai Pasok
Selain pembangunan hunian, Maruarar melaporkan pengembangan industri genteng tanah liat berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi pelaku usaha lokal sekaligus menjaga kualitas produk melalui pendampingan dan sertifikasi.
Menurut laporan Ara, sebanyak 34 UMKM telah lolos sertifikasi yang disebutnya sebagai SND dalam pernyataannya dan menyiapkan 2,4 juta genteng tanah liat.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan produk lokal sesuai potensi daerah untuk mendukung kebutuhan pembangunan perumahan.
"Jadi kita ingin memberdayakan UMKM-UMKM lokal. Jadi kalau bisa produk Jawa Barat bisa dipakai di Jawa Barat. Produk Jawa Tengah bisa dipakai di Jawa Tengah. Sesudah Genteng kita juga akan ke tempat yang lain," tutur Maruarar.
Pendekatan tersebut menghubungkan kebutuhan pembangunan rumah dengan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Namun, rencana pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan masih berada dalam tahap pembahasan skema pelaksanaan, termasuk kemungkinan pelibatan pemda.
- Penulis :
- Khalied Malvino
