Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa kekuasaan negara harus memperoleh legitimasi dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat dalam pidato kebangsaannya pada Habibie Democracy Forum 2026 di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Puan menyampaikan bahwa demokrasi tidak cukup hanya memberikan hak politik kepada masyarakat, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Dari pergulatan itulah berkembang kesadaran bahwa kekuasaan negara harus memperoleh legitimasi dari rakyat, dijalankan dengan pertanggungjawaban kepada rakyat, dan diabdikan bagi kepentingan rakyat,” tegas Puan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum bertema Tantangan Kepemimpinan bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia yang sekaligus memperingati 27 tahun berdirinya The Habibie Center.
Puan Soroti Ketimpangan Sosial dan Tantangan Demokrasi Indonesia
Dalam pidatonya, Puan menjelaskan bahwa perjalanan demokrasi dunia merupakan hasil pergulatan panjang mengenai sumber kekuasaan, legitimasi pemerintahan, serta hubungan antara negara dan rakyat.
Menurutnya, sejak peradaban Yunani Kuno hingga terbentuknya negara demokrasi modern, berbagai bangsa terus memperdebatkan bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan dan dipertanggungjawabkan.
Puan menilai pengakuan terhadap kedaulatan rakyat belum tentu menjamin terwujudnya kehidupan demokratis yang berkeadilan.
“Demokrasi dapat memberikan persamaan hak politik, akan tetapi ketimpangan ekonomi, sosial dan informasi tetap membatasi kemampuan sebagian rakyat untuk menggunakan hak-haknya secara bermakna,” ungkap Puan.
Ia menekankan bahwa tantangan demokrasi bukan sekadar memastikan kekuasaan berasal dari rakyat, melainkan juga menjamin masyarakat memiliki kesempatan menentukan arah kehidupan berbangsa.
“Tetapi (demokrasi) juga memastikan bahwa rakyat memiliki kadaulatan dalam menentukan arah kehidupan dan menikmati hasil pembangunan untuk kehidupannya,” sebut Puan.
Puan juga mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada pelaksanaan pemilihan umum ataupun pemberian hak untuk memilih dan dipilih.
“Hakikat demokrasi adalah mewujudkan aspirasi yang terkandung dalam suara rakyat: kehidupan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera,” terang Puan.
Ia menilai demokrasi politik perlu berjalan beriringan dengan demokrasi ekonomi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan demokrasi politik berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi, sehingga kedaulatan rakyat benar-benar bermuara pada keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat,” sambungnya.
Puan Kenang Kepemimpinan Soekarno dan BJ Habibie dalam Sejarah Indonesia
Dalam kesempatan tersebut, Puan turut menyinggung peran sejumlah tokoh nasional yang dinilai memberikan kontribusi besar terhadap perjalanan bangsa Indonesia.
Ia mencontohkan kepemimpinan Presiden pertama RI Soekarno yang berhasil mempersatukan bangsa dan membawa Indonesia menuju kemerdekaan.
“Sebagai contoh bagi kita semua, Soekarno menghadirkan kepemimpinan yang mengubah arah sejarah bangsa Indonesia, membangun tatanan masyarakat baru yang merdeka, mempersatukan bangsa Indonesia, dan menggerakkan perubahan yang sebelumnya dianggap mustahil, yaitu membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas Puan.
Selain Soekarno, Puan juga mengenang kontribusi Presiden ketiga RI BJ Habibie dalam membuka jalan bagi keberlanjutan demokratisasi dan reformasi politik Indonesia.
Menurut Puan, keberhasilan seorang pemimpin tidak semata-mata ditentukan oleh lamanya masa jabatan, tetapi juga oleh perubahan yang dihasilkan serta pengaruhnya terhadap generasi berikutnya.
Ia kemudian mengajak seluruh pihak memperkuat kembali cita-cita demokrasi Indonesia yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.
“Di forum yang strategis ini, izinkan saya mengajak kita semua kembali memperkuat gagasan yang sebenarnya sudah menjadi tekad bangsa Indonesia sejak awal penyusunan kemerdekaan yaitu demokrasi yang kita inginkan adalah demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial,” ucapnya.
Ilham Habibie Sebut Keluarga Soekarno Berperan Menjaga Demokrasi
Kehadiran Puan dalam Habibie Democracy Forum 2026 disambut Ketua Dewan Pembina The Habibie Center Ilham Akbar Habibie, Ketua Dewan Pengurus Dewi Fortuna Anwar, serta Direktur Eksekutif Nadia Habibie.
Dalam sambutannya, Ilham menyinggung kontribusi Puan dan keluarga Soekarno terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.
“Mbak Puan dan keluarganya sebagai guarantor, penjaga demokrasi kita. Karena itulah kami menghadirkan beliau untuk mendengarkan pandangan-pandangannya,” ungkap Ilham Habibie.
Puan menghadiri kegiatan tersebut bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon.
Sejumlah tokoh nasional dan internasional juga hadir, termasuk Menteri Besar Selangor Dato’ Seri Amirudin bin Shari, perwakilan Konrad-Adenauer-Stiftung Jan Senkyr, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro, Gubernur Lemhannas RI TB Ace Hasan Syadzily, serta Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.
Forum tersebut turut menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Direktur Meta Indonesia Pieter Lydian.
The Habibie Center sendiri didirikan oleh BJ Habibie bersama keluarganya pada 10 November 1999 sebagai lembaga independen yang berupaya memperkuat demokrasi Indonesia berdasarkan nilai moralitas, integritas budaya, dan agama.
Melalui Habibie Democracy Forum, lembaga tersebut menyediakan ruang dialog yang melibatkan pemerintah, partai politik, akademisi, masyarakat sipil, dunia usaha, media, serta kelompok pemuda dan perempuan untuk membahas masa depan demokrasi Indonesia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
