Pantau - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah akan mengusut secara menyeluruh insiden penembakan saat penertiban Bendera Bulan Bintang di Kabupaten Pidie, Aceh, yang menyebabkan satu warga meninggal dunia dan sejumlah orang mengalami luka-luka.
Insiden tersebut terjadi di Meunasah Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, pada Rabu (4/11/2026), ketika aparat melakukan penertiban bendera yang dikibarkan dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Berdasarkan data yang disampaikan TNI Angkatan Darat (TNI AD), peristiwa tersebut mengakibatkan 20 orang menjadi korban, terdiri atas 14 warga sipil dan enam personel TNI.
Dari 14 korban sipil, satu orang dilaporkan meninggal dunia, sedangkan 13 lainnya mengalami luka-luka.
Yusril menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut saat berada di Darussalam, Banda Aceh, Kamis (5/11/2026).
Pemerintah memastikan akan melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak yang melakukan penembakan, mengetahui penyebab jatuhnya korban, serta menentukan pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum.
Yusril juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dunia dan berharap seluruh korban luka yang menjalani perawatan medis dapat segera pulih.
Yusril Minta Penembakan di Pidie Diusut Menyeluruh
Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa insiden penembakan di Kecamatan Tiro merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan menyeluruh.
Menurutnya, penyelidikan diperlukan untuk memastikan kronologi kejadian, penggunaan kekuatan oleh aparat, serta pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban.
Pemerintah juga memandang peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi agar penanganan persoalan keamanan tidak kembali menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka.
Untuk memperoleh informasi lebih lengkap, Yusril mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Panglima TNI dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
Yusril juga berencana menemui Panglima Kodam Iskandar Muda guna mendapatkan penjelasan langsung mengenai situasi dan peristiwa yang terjadi di Kabupaten Pidie.
Pemerintah menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus berjalan untuk memberikan kejelasan mengenai insiden tersebut.
Selain penyelidikan, pemerintah akan mengevaluasi pendekatan penanganan persoalan keamanan di Aceh, khususnya yang berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai Bendera Bulan Bintang.
TNI AD Ungkap Kronologi Kericuhan saat Penurunan Bendera Bulan Bintang
Berdasarkan keterangan tertulis Dinas Penerangan Angkatan Darat yang diterima pada Kamis (5/11/2026), aparat TNI dan Polri disebut telah mengedepankan pendekatan persuasif sebelum melakukan penertiban Bendera Bulan Bintang di Desa Pulo Keunari.
Menurut TNI AD, langkah awal dilakukan melalui komunikasi dan mediasi dengan panitia penyelenggara kegiatan agar bendera tersebut tidak dikibarkan.
Namun, upaya komunikasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan karena panitia tetap mempertahankan keputusan untuk mengibarkan Bendera Bulan Bintang.
Situasi kemudian dilaporkan meningkat menjadi kericuhan ketika aparat melakukan penertiban di lokasi kegiatan.
TNI AD menyatakan bahwa sejumlah orang melakukan pelemparan batu dan kayu ke arah personel yang berada di lokasi.
Dalam keterangan yang sama, TNI AD juga menyebut sejumlah orang terlihat membawa senjata tajam ketika situasi mulai memanas.
Personel TNI disebut telah berupaya menenangkan situasi dan membubarkan massa menggunakan perlengkapan pengendalian huru-hara.
Menurut penjelasan TNI AD, aparat kemudian mengambil tindakan pengamanan secara bertahap ketika situasi dinilai membahayakan keselamatan personel.
Tindakan tersebut disebut diawali dengan tembakan peringatan menggunakan munisi hampa, kemudian dilanjutkan dengan penggunaan munisi karet.
Keterangan mengenai penggunaan munisi tersebut merupakan penjelasan awal dari pihak TNI AD, sementara penyebab jatuhnya korban dan pihak yang bertanggung jawab masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
Setelah massa membubarkan diri, personel TNI kemudian menurunkan Bendera Bulan Bintang yang sebelumnya dikibarkan dalam kegiatan tersebut.
TNI AD menyatakan penertiban dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan wilayah dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Satu Warga Meninggal dan 19 Orang Luka-Luka dalam Insiden di Pidie
Berdasarkan data yang disampaikan TNI AD, insiden penertiban Bendera Bulan Bintang di Desa Pulo Keunari mengakibatkan satu warga meninggal dunia dan 19 orang mengalami luka-luka.
Korban meninggal dunia diketahui bernama Abzalul Riza, warga Desa Dayah Gampong Baro, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh.
Jenazah Abzalul Riza telah dimakamkan pada Kamis (5/11/2026) sekitar pukul 01.00 WIB di pemakaman umum Desa Dayah Kampong Baru, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.
Selain korban meninggal dunia, sebanyak 13 warga sipil dilaporkan mengalami luka-luka dalam peristiwa tersebut.
Enam personel TNI juga dilaporkan mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis sesuai kondisi masing-masing.
Dengan demikian, jumlah keseluruhan korban dalam insiden tersebut mencapai 20 orang, terdiri atas 14 warga sipil dan enam personel TNI.
TNI AD menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa atas meninggalnya Abzalul Riza serta berharap seluruh korban luka dapat segera pulih.
Setelah kejadian, TNI AD menyatakan terus berkoordinasi dengan aparat terkait untuk memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah Kabupaten Pidie.
TNI AD juga menegaskan bahwa pelaksanaan tugas pengamanan harus mengedepankan pendekatan persuasif, komunikasi sosial, profesionalitas, serta keselamatan masyarakat dan aparat.
Pemerintah Pusat dan Aceh Bahas Penyelesaian Persoalan Bendera Bulan Bintang
Selain menangani insiden penembakan, pemerintah pusat terus berupaya mencari penyelesaian terhadap persoalan Bendera Bulan Bintang yang masih menimbulkan perbedaan pandangan di Aceh.
Yusril mengungkapkan bahwa persoalan tersebut telah beberapa kali dibahas melalui komunikasi antara pemerintah pusat dan unsur pemerintahan Aceh.
Pembahasan dilakukan bersama Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Aceh, serta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Menurut Yusril, sejumlah persoalan yang dibahas mencakup masalah bendera Aceh, Blang Padang, serta dana khusus.
Persoalan tersebut juga telah menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi bidang politik dan keamanan yang diselenggarakan pada 2 November 2026.
Yusril turut memperoleh informasi bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan bendera Aceh.
Selain itu, Yusril mengungkapkan telah melakukan pembicaraan cukup panjang dengan Wali Nanggroe Aceh pada malam sebelum keterangannya disampaikan.
Pembicaraan tersebut membahas sejumlah persoalan, termasuk Bendera Bulan Bintang dan insiden penembakan yang terjadi di Kabupaten Pidie.
Pemerintah pusat saat ini juga melakukan kajian terhadap aspek hukum yang berkaitan dengan persoalan bendera Aceh bersama Menteri Dalam Negeri dan Menko Polkam.
Kajian tersebut menjadi bagian dari upaya mencari penyelesaian yang dapat diterima berbagai pihak tanpa menimbulkan konflik baru.
TNI AD Lakukan Pengamanan Kegiatan Syiar Aceh Merdeka di Pidie Jaya
Di tengah penanganan insiden di Kabupaten Pidie, TNI AD juga melakukan langkah antisipasi terhadap rencana kegiatan Syiar Aceh Merdeka di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.
Personel Kodim 0102/Pidie bersama personel Bawah Kendali Operasi (BKO) melaksanakan patroli dan komunikasi sosial dengan masyarakat setempat.
Kegiatan Syiar Aceh Merdeka yang sebelumnya direncanakan berlangsung di Desa Udeung Poroh kemudian dipindahkan ke Makam Abdullah Syafi’i, Desa Cubo, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.
TNI AD menyatakan kegiatan pengamanan tersebut dilakukan dengan mengedepankan koordinasi bersama aparat terkait dan komunikasi dengan masyarakat.
Sementara itu, pemerintah pusat terus mendorong penyelesaian persoalan bendera Aceh melalui dialog dan jalur hukum.
Yusril berharap komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah Aceh, unsur TNI, serta para pemangku kepentingan dapat menghasilkan kesepakatan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Pemerintah juga menegaskan pentingnya menjaga perdamaian di Aceh agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi konflik yang menimbulkan korban.
Penyelidikan terhadap insiden penembakan di Kabupaten Pidie tetap menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan kejelasan kronologi, penyebab jatuhnya korban, dan pertanggungjawaban hukum pihak yang terlibat.
Melalui proses penyelidikan dan dialog antarpihak, pemerintah berharap persoalan Bendera Bulan Bintang dapat diselesaikan secara damai sekaligus mencegah terulangnya tindakan kekerasan di Aceh.
- Penulis :
- Shila Glorya
