Pantau - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Republik Indonesia mendorong pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia untuk mulai mengadaptasi teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) guna meningkatkan produktivitas aparatur, efektivitas pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) RI Nezar Patria mengatakan pemanfaatan teknologi AI perlu diarahkan secara tepat agar mampu memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pertumbuhan perekonomian daerah.
Hal tersebut disampaikan Nezar dalam ajang Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Award 2026 yang berlangsung di Yogyakarta, Kamis.
"Pemanfaatan teknologi AI perlu diarahkan untuk mendukung produktivitas, efektivitas kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Nezar Patria.
Menurut Nezar, pemerintah daerah perlu segera menyesuaikan diri dengan perkembangan AI karena teknologi tersebut semakin dekat dengan berbagai aktivitas masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Perkembangan kecerdasan artifisial menjadi salah satu faktor penting dalam transformasi digital yang menuntut pemerintah daerah untuk menyesuaikan sistem kerja, pengelolaan administrasi, dan pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, Nezar mengingatkan bahwa perkembangan teknologi AI memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan proses digitalisasi yang telah berlangsung sebelumnya.
Gelombang perkembangan AI dinilai menghadirkan peluang untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, tetapi sekaligus membawa tantangan baru yang perlu diantisipasi dalam penerapannya.
Indeks Transformasi Digital Kini Mencakup 508 Kabupaten dan Kota
Nezar Patria juga menyoroti pentingnya pengukuran tingkat transformasi digital pemerintah daerah melalui ajang GM-DTGI Award 2026 sebagai instrumen evaluasi terhadap penerapan teknologi digital dalam pemerintahan.
Menurutnya, penilaian tersebut menjadi penting karena pemerintah kabupaten dan kota merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
"Jadi, apa yang dilakukan ini saya kira jauh lebih detail dan lebih substantif, bagaimana adopsi teknologi digital di pemda, baik lokal maupun regional. Karena, di lokal pemerintah inilah sebetulnya layanan publik berada di garis depan," ujar Nezar.
Ia menjelaskan bahwa cakupan penilaian indeks GM-DTGI terus mengalami perkembangan dalam dua tahun terakhir seiring dengan meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang masuk dalam pengukuran transformasi digital.
Dalam periode tersebut, cakupan penilaian meningkat dari sebelumnya 429 kabupaten dan kota menjadi 508 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Perluasan cakupan tersebut memungkinkan indeks GM-DTGI memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan transformasi digital pemerintahan daerah secara nasional.
Nezar menegaskan bahwa penyusunan indeks tersebut tidak semata-mata bertujuan menentukan pemerintah daerah yang memiliki kinerja digital terbaik atau mengidentifikasi daerah yang masih tertinggal.
Sebaliknya, hasil penilaian diharapkan dapat membantu setiap pemerintah daerah memahami posisi dan tingkat kemajuan masing-masing dalam pelaksanaan transformasi digital.
Hasil Penilaian Jadi Acuan Perbaikan Digitalisasi Daerah
Nezar menjelaskan bahwa hasil pengukuran GM-DTGI dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih membutuhkan perbaikan dalam penerapan teknologi digital.
Selain menjadi bahan evaluasi, indeks tersebut juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menemukan praktik-praktik baik dari wilayah lain yang telah berhasil mengembangkan sistem pemerintahan berbasis digital.
Praktik baik tersebut dapat dijadikan rujukan atau benchmark bersama agar pemerintah daerah dapat saling belajar dan mempercepat peningkatan kualitas transformasi digital secara lebih merata.
"Tujuannya bukan menentukan siapa yang unggul dan siapa yang tertinggal. Tetapi, membantu daerah-daerah kita menjawab tiga pertanyaan penting, yaitu di mana posisi kita di tengah transformasi digital ini, apa yang harus diperbaiki, dan dari daerah mana praktik-praktik baik bisa kita jadikan contoh atau benchmark bersama, sehingga kita bisa maju bersama-sama," kata Nezar.
Melalui pendekatan tersebut, pengukuran transformasi digital diharapkan tidak hanya menghasilkan pemeringkatan, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.
Pemkot Yogyakarta Raih Penghargaan Terbaik Nasional Pemerintahan Digital
Dalam ajang GM-DTGI Award 2026, Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil meraih penghargaan Terbaik Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Digital atas capaian dalam pelaksanaan transformasi digital di lingkungan pemerintah kota.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan capaian yang patut disyukuri sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.
Menurut Hasto, keberhasilan transformasi digital tidak cukup hanya ditunjukkan melalui penghargaan atau penerapan sistem teknologi, tetapi harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital yang berjalan dengan baik seharusnya mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah diakses, dan akuntabel.
"Sebetulnya yang paling kita harapkan dan kita rasakan adalah layanan. Kalau sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital itu berjalan dengan baik, harapannya masyarakat merasakan bahwa layanan lebih cepat dan lebih akuntabel," kata Hasto Wardoyo.
Penghargaan tersebut menjadi salah satu capaian Pemkot Yogyakarta dalam pelaksanaan transformasi digital pemerintahan sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Melalui dorongan pemanfaatan teknologi AI dan penguatan pengukuran transformasi digital melalui GM-DTGI, Kemkomdigi berharap pemerintah daerah di seluruh Indonesia dapat terus meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi untuk memperkuat efektivitas pemerintahan, produktivitas aparatur, dan kualitas pelayanan publik.
- Penulis :
- Leon Weldrick
