Pantau - Pemerintah menggandeng 400 unit usaha sektor pertambangan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah melalui kerja sama lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah serta perusahaan perkebunan dan kehutanan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan keterlibatan ratusan perusahaan tambang tersebut akan memperkuat upaya pengendalian karhutla yang sebelumnya telah melibatkan hampir 200 perusahaan sektor perkebunan dan kehutanan.
Hal itu disampaikan Hanif seusai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Kalimantan Tengah di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Pemerintah menargetkan kolaborasi tersebut dapat mempercepat penanganan kebakaran melalui pemanfaatan sumber daya dan kemampuan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan kawasan yang memiliki peran strategis dalam mendukung produksi pangan, energi, dan ketersediaan air nasional.
Sebanyak 400 Perusahaan Tambang Dilibatkan dalam Penanganan Karhutla Kalteng
Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan bahwa pemerintah terus memperluas keterlibatan pelaku usaha untuk mendukung penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.
Setelah sebelumnya mengajak hampir 200 perusahaan perkebunan dan kehutanan, pemerintah kini melibatkan 400 unit usaha pertambangan dalam upaya pengendalian karhutla.
"Jadi semuanya terlibat. Kemarin yang dari sektor kehutanan dan perkebunan terlibat hampir 200 pengusaha, perusahaan di sektor perkebunan dan kehutanan. Hari ini yang kita undang ada 400 unit usaha di sektor pertambangan dan tadi telah menyatakan langkah-langkah tindak lanjut," katanya di Jakarta, Jumat.
Menurut Hanif, keterlibatan seluruh sektor usaha diperlukan agar upaya penanggulangan kebakaran dapat dilakukan secara bersama-sama dan tidak hanya mengandalkan kemampuan pemerintah.
Ratusan perusahaan yang dilibatkan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan langkah penanganan sesuai dengan sumber daya dan kemampuan masing-masing.
Pemerintah juga akan memastikan koordinasi antarpelaku usaha berjalan secara terintegrasi agar penanganan karhutla di lapangan menjadi lebih efektif.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat kesiapan menghadapi ancaman kebakaran sekaligus mempercepat langkah penanggulangan di kawasan terdampak.
Pemerintah Gandeng Asosiasi Pertambangan untuk Susun Langkah Teknis
Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, pemerintah akan melakukan pembahasan teknis bersama Indonesia Mining Association dan Forum Kepala Teknik Tambang.
Pembahasan itu bertujuan menyusun langkah operasional yang dapat diterapkan secara terpadu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.
Hanif menjelaskan bahwa koordinasi teknis diperlukan agar keterlibatan perusahaan pertambangan dapat memberikan dukungan yang terarah dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Melalui pembahasan tersebut, pemerintah bersama pelaku usaha akan merumuskan mekanisme kerja sama dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
Seluruh perusahaan pertambangan di Kalimantan Tengah nantinya akan berada dalam koordinasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap perusahaan dapat berkontribusi sesuai kemampuan dan kebutuhan penanggulangan kebakaran.
Pemerintah berharap mekanisme koordinasi yang terintegrasi dapat mempercepat pelaksanaan langkah operasional serta mengurangi hambatan dalam penanganan karhutla.
Pemprov Kalimantan Tengah Koordinasikan Keterlibatan Seluruh Perusahaan
Rapat koordinasi penanggulangan karhutla tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo bersama jajaran pemerintah daerah.
Sejumlah pengusaha sektor pertambangan juga mengikuti pertemuan untuk membahas langkah bersama dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memegang peran koordinasi terhadap seluruh perusahaan tambang yang terlibat dalam kerja sama tersebut.
Dengan mekanisme itu, pemerintah daerah dapat mengarahkan pemanfaatan sumber daya perusahaan agar mendukung kebutuhan penanganan karhutla secara efektif.
Hanif menekankan bahwa pendekatan gotong royong menjadi fondasi penting dalam membangun sistem penanggulangan kebakaran yang lebih cepat dan terukur.
Keterlibatan perusahaan pertambangan, perkebunan, dan kehutanan juga diharapkan dapat memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menjaga kawasan strategis di Kalimantan Tengah.
Menurutnya, penanganan kebakaran membutuhkan koordinasi berkelanjutan agar langkah yang dilakukan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan hasil dalam jangka panjang.
Penanganan Karhutla Difokuskan pada Kawasan Strategis Pangan, Energi, dan Air
Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah menjadi perhatian pemerintah karena wilayah tersebut memiliki kawasan strategis yang berkaitan dengan produksi pangan, energi, dan sumber daya air nasional.
Melalui rapat koordinasi KSPEAN, pemerintah berupaya memperkuat keterlibatan berbagai sektor usaha dalam mendukung perlindungan kawasan tersebut.
Kolaborasi dengan ratusan perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penanganan karhutla melalui koordinasi sumber daya yang lebih luas.
Pemerintah juga menekankan pentingnya langkah operasional yang terukur agar penanganan kebakaran dapat dilaksanakan secara efektif.
Hanif menyatakan bahwa tindak lanjut kerja sama akan dilakukan melalui pembahasan teknis bersama asosiasi pertambangan dan pemerintah daerah.
Hingga Jumat (6/11/2026), sebanyak 400 unit usaha pertambangan telah diundang dalam rapat koordinasi dan menyatakan langkah tindak lanjut untuk mendukung penanganan karhutla.
Pemerintah selanjutnya akan menyusun mekanisme operasional bersama Indonesia Mining Association, Forum Kepala Teknik Tambang, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperkuat pelaksanaan penanggulangan kebakaran di lapangan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
