Pantau — Aksi protes puluhan sopir truk pengangkut genteng di hadapan pejabat negara memicu evaluasi total atas tata kelola administrasi distribusi.
Merespons penolakan keberangkatan armada akibat tertundanya hak upah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen penyelesaian mutlak secara terbuka.
Protes pengemudi tersebut mewarnai peluncuran distribusi 2,4 juta keping genteng dan Kredit Program Perumahan di Jatiwangi, Majalengka, Minggu, 8 November 2026.
Menteri yang akrab disapa Ara itu secara terbuka mengakui kelemahan koordinasi administratif serta menyatakan siap memikul tanggung jawab penuh atas insiden tersebut.
"Kita tidak boleh menyerah, inilah keadaan kita dengan segala kekurangan. Pasti kita masih banyak kekurangan dan ini tanggung jawab saya. Makanya tadi saya bilang, kita bertanggung jawab. Semua harus mendapatkan haknya, dibereskan satu per satu, ya," tegas Menteri Ara di Majalengka, Minggu (8/11/2026).
Penegasan sikap tanpa kompromi ini vital guna memastikan tidak ada pihak dirugikan di tengah kebangkitan industri kerajinan rakyat.
Politikus senior tersebut mewanti-wanti agar seluruh simpul transaksi mulai dari bank, koperasi, hingga tingkat pengemudi diaudit secara transparan tanpa celah penyimpangan.
“Yang penting jangan ada korupsi, dan kalau ada korupsi, ditindak. Ya siapapun itu, tanpa terkecuali. Ini kan pelajaran berharga ya Pak Sekda ya, untuk lebih detail, untuk lebih diawasi, untuk lebih dicek lagi. Ya Pak Bupati ya?” ucap Ara di hadapan para pejabat daerah.
Audit Administrasi Keuangan dan Transparansi Penyaluran
Terkait rincian data lapangan, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Herman Suryatman memaparkan total armada pengiriman mencapai 482 truk.
Menyambung instruksi tegas Menteri PKP, sebanyak 136 truk Koperasi Desa Merah Putih serta 206 truk konvensional tercatat sudah menuntaskan pencairan dana jasa.
Herman mengakui sisa 136 truk tertunda pembayarannya akibat miskomunikasi administratif antara pengurus koperasi dan pihak pengemudi.
Dia memastikan jajaran birokrasi bersama pengurus koperasi bertanggung jawab penuh merampungkan seluruh tunggakan hak para sopir.
“Tadi 136 yang belum bayar, dan koperasi kami Pemda Kabupaten Majalengka, provinsi, bertanggung jawab. Semua pasti dibayar. Sekarang kita selesaikan,” ujar Herman menanggapi instruksi cepat Kementerian PKP.
Digitalisasi Rantai Pasok dan Kebangkitan Industri Lokal
Beralih pada penguatan jangka panjang, Menteri Ara mendorong penerapan sistem digitalisasi transaksi guna menutup celah manipulasi alur pemesanan.
Langkah pembenahan tata kelola ini berjalan seiring pencapaian rekor sejarah bagi 34 UMKM lokal yang telah mengantongi sertifikasi Standar Nasional Indonesia.
Sebagai langkah kunci, Kementerian PKP memproyeksikan penambahan pesanan tiga juta genteng asal Majalengka serta satu juta genteng Plered pada tahun depan.
Melalui ketegasan pengawasan dan perbaikan administrasi, program perumahan rakyat diharapkan mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan secara bersih dan akuntabel.
- Penulis :
- Khalied Malvino
