Pantau - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa data penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV tahun 2026 masih dalam proses finalisasi dan verifikasi, dengan target penyaluran kepada sekitar 13,3 juta pekerja di Indonesia.
Pemerintah hingga kini belum dapat memastikan jumlah penerima BSU dari masing-masing kelompok masyarakat, termasuk pekerja yang tergolong kelas menengah.
Yassierli menyampaikan perkembangan tersebut saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, proses persiapan penyaluran bantuan saat ini masih berada pada tahap finalisasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelum dilanjutkan dengan pemeriksaan data oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
"Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa," ujar Yassierli.
Kemnaker Akan Verifikasi Data 13,3 Juta Calon Penerima BSU
Yassierli menjelaskan bahwa Kemnaker akan kembali melakukan validasi dan verifikasi terhadap data calon penerima BSU setelah proses finalisasi di Kemenkeu selesai.
Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan.
Dalam proses pemeriksaan, Kemnaker juga akan melakukan pemutakhiran dan pembersihan data atau data cleansing dengan menggunakan informasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Pemeriksaan mencakup status kepesertaan, status pekerja, serta besaran upah yang tercatat dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketepatan sasaran penyaluran BSU kepada sekitar 13,3 juta pekerja yang ditargetkan menerima bantuan pada kuartal IV-2026.
Meski demikian, jumlah penerima dari setiap kelompok masyarakat belum dapat dipastikan karena proses pemeriksaan data masih berlangsung.
Data final penerima bantuan baru akan diketahui setelah seluruh tahapan validasi, verifikasi, dan pembersihan data diselesaikan.
Pekerja Akan Menerima BSU Rp900.000 Sekaligus
Pemerintah menetapkan besaran BSU kuartal IV-2026 sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan bagi pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan.
Dengan ketentuan tersebut, setiap penerima yang dinyatakan memenuhi syarat akan memperoleh bantuan dengan total Rp900.000.
Bantuan tersebut akan dibayarkan sekaligus kepada penerima, bukan disalurkan secara terpisah setiap bulan.
Ketentuan mengenai penyaluran BSU tahun 2026 diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Peraturan tersebut menjadi dasar penentuan persyaratan calon penerima, termasuk status kewarganegaraan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan batas penghasilan pekerja.
Syarat Penerima BSU 2026, Gaji Maksimal Rp3,5 Juta
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, calon penerima BSU wajib merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Pekerja atau buruh juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Selain itu, pemerintah menetapkan batas upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan bagi pekerja atau buruh yang ingin memperoleh bantuan.
Namun, bagi pekerja yang berada di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas penghasilan penerima BSU mengikuti UMK yang berlaku di daerah tersebut.
Besaran UMK yang digunakan sebagai batas upah akan dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh sesuai ketentuan.
Sementara itu, bagi pekerja yang berada di daerah tanpa ketentuan UMK, batas penghasilan mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP).
Penghitungan batas upah berdasarkan UMP juga menggunakan mekanisme pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Adapun upah yang dijadikan dasar penentuan kelayakan penerima BSU merupakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Data penghasilan tersebut harus tercatat dalam sistem kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan mencakup komponen gaji pokok serta tunjangan tetap.
ASN, TNI, dan Polri Tidak Termasuk Penerima BSU
Pemerintah menetapkan bahwa BSU tidak diberikan kepada pekerja atau buruh yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, maupun anggota Polri aktif.
Selain pembatasan tersebut, pemerintah juga memprioritaskan pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
Ketentuan prioritas ini berlaku bagi pekerja yang tidak menerima PKH pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU dilaksanakan.
Dengan demikian, pemeriksaan data calon penerima tidak hanya mempertimbangkan status pekerjaan dan besaran upah, tetapi juga informasi terkait penerimaan bantuan sosial lainnya.
Pemerintah masih harus menyelesaikan proses finalisasi di Kemenkeu serta validasi dan verifikasi lanjutan oleh Kemnaker sebelum menetapkan daftar penerima BSU kuartal IV-2026.
Kepastian mengenai jumlah penerima dan komposisi kelompok masyarakat yang memperoleh bantuan Rp900.000 tersebut baru dapat diketahui setelah seluruh proses pemeriksaan dan pembersihan data selesai dilakukan.
- Penulis :
- Shila Glorya
