Pantau - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana selama musim hujan dengan memperbanyak perlengkapan darurat, mulai dari tenda pengungsian, ranjang lapangan, generator listrik, hingga alat pemurni air.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (9/11/2026), yang membahas evaluasi penanganan pascabencana Sumatra serta langkah antisipasi menghadapi puncak musim hujan.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengungkapkan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kesiapan logistik dan peralatan penyelamatan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir maupun bencana lainnya di sejumlah wilayah Indonesia.
Berdasarkan pemantauan BNPB, terdapat tiga kecamatan berstatus awas dan 74 kecamatan berstatus siaga yang tersebar di enam provinsi hingga periode kewaspadaan 11 November 2026.
Prabowo Instruksikan BNPB Tambah Tenda, Genset, dan Perahu Karet
Kepala BNPB Kristomei Sianturi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo meminta seluruh unsur penanggulangan bencana meningkatkan kesiapan menghadapi potensi cuaca ekstrem.
Salah satu langkah yang diperintahkan adalah memperbanyak persediaan perlengkapan darurat agar dapat segera digunakan apabila terjadi bencana di berbagai daerah.
"Bapak Presiden memberikan arahan untuk memperbanyak (perlengkapan, red.) seperti velbed, tenda, genset dalam rangka mengantisipasi apabila terjadi bencana di wilayah Indonesia, termasuk perahu karet, tenda, selimut, water purifier, dan sebagainya," kata Kristomei saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin malam.
Perlengkapan tersebut mencakup ranjang lapangan untuk pengungsi, tenda darurat, generator listrik, perahu karet, selimut, serta alat pemurni air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Penambahan peralatan menjadi bagian dari langkah kesiapsiagaan pemerintah agar proses evakuasi dan penanganan pengungsi dapat dilakukan ketika bencana terjadi.
Dalam rapat tersebut, Kristomei juga melaporkan kondisi kesiapsiagaan seluruh unsur BNPB, termasuk ketersediaan peralatan untuk menghadapi potensi banjir.
Ia turut menyampaikan perkembangan penanganan bencana yang telah dilakukan BNPB di sejumlah daerah, termasuk wilayah Sumatra yang masih menjalani proses pemulihan.
BNPB Tetapkan Tiga Kecamatan Berstatus Awas Bencana
Selain membahas kesiapan logistik, BNPB mengungkapkan adanya sejumlah wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana akibat curah hujan tinggi.
Kristomei menyebut terdapat tiga kecamatan dengan status awas dan 74 kecamatan berstatus siaga di enam provinsi berdasarkan pemantauan hingga 11 November 2026.
Wilayah dengan status awas berada di Kabupaten Aceh Barat Daya dan Aceh Tengah, Provinsi Aceh.
"Ada beberapa potensi atau probabilitas ke depan yang perlu kami waspadai hingga tanggal 11 November nanti. Terdapat tiga kecamatan berstatus awas, dan 74 kecamatan berstatus siaga di enam provinsi. Status awas ada di Aceh Barat Daya dan Aceh Tengah. Kemudian, dengan hujan di 3 hari tertinggi, tercatat di Aceh Barat Daya, yaitu 183 milimeter, kemudian di Aceh Tenggara, yaitu 151 milimeter dengan perkiraan puncak hujan pada tanggal 11 November," ujar Kepala BNPB.
Data tersebut menunjukkan bahwa sejumlah wilayah di Aceh menghadapi potensi hujan lebat yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat.
Curah hujan tertinggi dalam periode tiga hari tercatat mencapai 183 milimeter di Aceh Barat Daya, sedangkan Aceh Tenggara mencatatkan 151 milimeter.
BNPB memperkirakan puncak hujan di wilayah yang dipantau dapat terjadi pada Rabu (11/11/2026).
Aceh dan Sumatra Utara Dominasi Wilayah Siaga Bencana
BNPB juga merinci persebaran 74 kecamatan yang masuk kategori siaga bencana di enam provinsi.
Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan jumlah kecamatan berstatus siaga terbanyak, yakni 31 kecamatan.
Sumatra Utara berada di urutan berikutnya dengan 27 kecamatan, disusul Sumatra Barat sebanyak sembilan kecamatan.
Sementara itu, Jawa Tengah memiliki tiga kecamatan berstatus siaga, Daerah Istimewa Yogyakarta dua kecamatan, dan Sulawesi Tengah dua kecamatan.
"Kecamatan siaga terbanyak ada di Aceh dengan 31 kecamatan, dan Sumatra Utara dengan 27 kecamatan, disusul Sumatra Barat sembilan kecamatan, Jawa Tengah 3 kecamatan, Daerah Istimewa Yogyakarta dua kecamatan, dan Sulawesi Tengah 2 kecamatan." sambung Kristomei.
Sebaran wilayah tersebut menjadi perhatian BNPB dalam mempersiapkan langkah antisipasi dan kebutuhan penanganan darurat apabila terjadi bencana.
Pemerintah Evaluasi Pemulihan Pascabencana Sumatra
Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo juga membahas evaluasi kinerja Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra.
Pembahasan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pemulihan wilayah terdampak berjalan seiring dengan langkah pencegahan bencana susulan menjelang puncak musim hujan.
Rapat dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga, termasuk Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto serta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Keterlibatan berbagai unsur pemerintah tersebut menjadi bagian dari koordinasi penanganan bencana yang mencakup kesiapan personel, perlengkapan, dan kebutuhan masyarakat terdampak.
Melalui arahan Presiden Prabowo, BNPB diminta meningkatkan kesiapan menghadapi kemungkinan bencana di berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah yang telah masuk kategori awas dan siaga.
- Penulis :
- Aditya Yohan
