Pantau - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta instansi terkait untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatra guna mengantisipasi banjir dan tanah longsor susulan menjelang puncak musim hujan.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (9/11/2026), yang membahas evaluasi penanganan pascabencana Sumatra serta langkah mitigasi menghadapi potensi cuaca ekstrem.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra mengungkapkan bahwa sebanyak 41 bencana susulan telah terjadi di sejumlah wilayah terdampak sepanjang April hingga November 2026.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperkuat langkah pencegahan melalui operasi modifikasi cuaca, normalisasi sungai, serta kesiapan sarana dan prasarana penanganan darurat.
Prabowo Instruksikan Modifikasi Cuaca untuk Antisipasi Banjir dan Longsor
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menempatkan mitigasi bencana sebagai prioritas untuk melindungi masyarakat di wilayah Sumatra yang masih menjalani proses pemulihan.
Salah satu langkah utama yang diperintahkan adalah pelaksanaan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di daerah rawan bencana.
"Prinsip dasarnya kita berupaya mencegah. Jangan sampai ada hujan di sana (daerah terdampak, red.) dengan operasi modifikasi cuaca. Kalau pun ada (curahnya, red.) minimal. Kalau seandainya terjadi banjir, maka kita sudah siap dengan seluruh sarana-prasarana, tenda, makanan, dan lain-lain untuk masyarakat kita yang terdampak," kata Tito saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin malam.
Tito menjelaskan bahwa langkah pencegahan dilakukan bersamaan dengan persiapan fasilitas darurat apabila bencana kembali terjadi.
Pemerintah menyiapkan berbagai kebutuhan masyarakat terdampak, termasuk tenda pengungsian, persediaan makanan, serta sarana pendukung penanganan bencana.
Selain operasi modifikasi cuaca, normalisasi sungai menjadi perhatian pemerintah karena sejumlah aliran sungai di wilayah terdampak masih dalam proses perbaikan.
Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo juga mengevaluasi kinerja Satgas PRR dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatra.
BMKG Prediksi Puncak Musim Hujan Berlangsung Desember hingga Februari
Kepala BMKG Prof. Teuku Faisal Fathani mengungkapkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026.
Berdasarkan prakiraan BMKG, puncak musim hujan diperkirakan berlangsung selama tiga bulan, yakni Desember 2026 hingga Februari 2027.
Kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor akibat curah hujan ekstrem.
"Tadi dalam rapat banyak dibahas terkait antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir longsor akibat curah hujan ekstrem," kata Faisal.
BMKG telah menyiapkan sistem informasi peringatan dini untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat mengantisipasi potensi bencana.
Informasi tersebut mencakup peringatan curah hujan ekstrem, siklon tropis, banjir rob, kualitas udara, gempa bumi, hingga tsunami.
Peringatan dini dapat diakses melalui laman resmi BMKG dengan informasi kondisi cuaca dan tingkat risiko hingga wilayah kecamatan.
"Itu bisa diakses, dan itu sampai tingkat kecamatan. Jadi, kecamatan mana di Indonesia yang mengalami kondisi status waspada, siaga, hingga awas," kata Faisal.
BMKG bersama BNPB juga terus mengidentifikasi daerah rawan bencana untuk menentukan langkah mitigasi yang diperlukan sebelum memasuki periode puncak musim hujan.
BMKG Ungkap Dua Metode Operasi Modifikasi Cuaca
Kepala BMKG menjelaskan bahwa operasi modifikasi cuaca dapat dilakukan setelah pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat bencana di wilayahnya.
Penetapan status tersebut memungkinkan BNPB melaksanakan operasi modifikasi cuaca dengan supervisi teknis dari BMKG.
Faisal mengungkapkan terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk mengendalikan potensi hujan di wilayah rawan bencana.
Metode pertama dilakukan dengan mengupayakan turunnya hujan lebih awal pada wilayah pembentukan awan sehingga hujan dapat diarahkan ke perairan atau kawasan yang tidak membahayakan masyarakat.
Sementara itu, metode kedua menggunakan bahan semai berukuran sangat kecil untuk memengaruhi proses pembentukan awan hujan.
"Kita dapat melakukan operasi modifikasi cuaca dengan dua cara. Pertama, mengarahkan jatuhnya hujan sejak di hulu pembentukan awan. Jadi, dijatuhkan di daerah perairan atau daerah-daerah yang tidak membahayakan. Kedua, kita menggunakan bahan semai kecil, lebih kecil dari 2 mikron, atau flare, atau dengan kapur tohor untuk mencegah kondensasi sehingga awannya akan terpecah, dan tidak terjadi hujan," kata Faisal.
Pelaksanaan operasi tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi risiko curah hujan ekstrem di kawasan yang masih rentan terhadap banjir dan tanah longsor.
Sebanyak 38 Sungai Belum Rampung Dinormalisasi
BMKG juga memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah wilayah di Sumatra yang masih menjalani proses normalisasi sungai pascabencana.
Faisal menyebut terdapat sekitar 38 sungai yang belum selesai atau masih dalam tahap normalisasi sehingga membutuhkan langkah antisipasi tambahan menghadapi hujan ekstrem.
Pemerintah berupaya mengurangi risiko hujan lebat di wilayah tersebut melalui operasi modifikasi cuaca sambil mempercepat penyelesaian pembangunan dan perbaikan infrastruktur.
"Kita ketahui ada 38, kurang lebih, sungai, yang belum atau sedang proses normalisasi. Kita upayakan agar hujan tidak jatuh di daerah-daerah yang memang belum siap. Ada pembangunan-pembangunan yang sedang dikejar. Itu juga akan kita jaga supaya (daerah tersebut, red.) tidak mengalami hujan ekstrem yang dapat menyebabkan bencana lanjutan," sambung dia.
Koordinasi antara BMKG, BNPB, pemerintah daerah, dan Satgas PRR terus diperkuat untuk memastikan langkah pencegahan berjalan seiring dengan pemulihan wilayah terdampak.
Pemerintah juga menyiapkan penanganan darurat sebagai langkah antisipasi apabila banjir maupun tanah longsor kembali terjadi selama periode puncak musim hujan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
