Pantau - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggandeng Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) untuk memetakan potensi sumber daya manusia (SDM), meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memperluas akses penempatan pekerja migran Indonesia secara resmi dan aman.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara KP2MI dan Majelis Nasional KAHMI di Kantor KP2MI, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengatakan kolaborasi tersebut bertujuan memperkuat sistem pelindungan pekerja migran mulai dari tahap persiapan, penempatan, hingga pemberdayaan setelah bekerja di luar negeri.
Kerja sama ini juga mendukung target pemerintah menyiapkan 500.000 pekerja migran Indonesia yang memiliki keterampilan dan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja internasional selama periode 2026–2029.
KP2MI dan KAHMI Sepakati Kerja Sama Pelindungan Pekerja Migran
Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan bahwa kerja sama dengan KAHMI merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia.
Menurutnya, pelindungan pekerja migran tidak hanya dilakukan ketika mereka sudah bekerja di luar negeri, tetapi juga harus dimulai sejak proses persiapan dan peningkatan keterampilan.
"Ini bagian dari sinergi kita untuk memperkuat sisi pelindungan pekerja migran Indonesia. Kita ingin membangun ekosistem pelindungan yang holistik, dari hulu sampai ke hilir," kata Mukhtarudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor formal dengan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja global.
Melalui kerja sama tersebut, KP2MI dan KAHMI akan melakukan pemetaan potensi tenaga kerja serta penjaringan calon pekerja migran yang memiliki minat bekerja di luar negeri.
Kolaborasi ini juga diarahkan untuk memperkuat akses terhadap informasi pekerjaan resmi dan mengurangi risiko penempatan tenaga kerja secara ilegal.
Pemerintah Targetkan 500 Ribu Pekerja Migran Terampil pada 2026–2029
Salah satu program yang menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pekerja migran adalah SMK Go Global.
Program tersebut diarahkan untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan industri di luar negeri.
Pemerintah menargetkan sebanyak 500.000 pekerja migran Indonesia memiliki kompetensi global dan siap bekerja di luar negeri selama periode 2026 hingga 2029.
Mukhtarudin menjelaskan bahwa pelatihan dalam program tersebut disusun berdasarkan kebutuhan pasar kerja internasional.
Penyesuaian pelatihan dilakukan dengan mempertimbangkan permintaan tenaga kerja dari pemberi kerja atau job order, serta tren penempatan pekerja migran Indonesia.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan kesiapan calon pekerja migran sebelum memasuki pasar kerja internasional.
Lima Bidang Kerja Sama KP2MI dan KAHMI
Dalam nota kesepahaman yang ditandatangani, KP2MI dan KAHMI menyepakati lima ruang lingkup kerja sama untuk mendukung peningkatan kualitas serta pelindungan pekerja migran Indonesia.
Bidang pertama mencakup pemetaan potensi tenaga kerja dan penjaringan calon pekerja migran Indonesia di berbagai daerah.
Bidang kedua berfokus pada peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.
Bidang ketiga meliputi pemberdayaan sosial dan ekonomi pekerja migran Indonesia beserta anggota keluarganya.
Bidang keempat mencakup sosialisasi peluang kerja luar negeri dan prosedur migrasi aman, termasuk upaya pencegahan penempatan pekerja migran secara ilegal.
Sementara itu, bidang kelima berkaitan dengan pendampingan dan pelindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia yang membutuhkan bantuan.
Melalui lima bidang tersebut, kedua lembaga berupaya membangun sistem pendampingan yang mencakup kebutuhan calon pekerja migran hingga pekerja yang telah ditempatkan di luar negeri.
KAHMI Siap Kerahkan Jaringan Organisasi untuk Dukung Program
Presidium KAHMI Zulfikar Arse Sadikin menyatakan kesiapan organisasinya untuk mendukung pelaksanaan kerja sama melalui jaringan dan sumber daya manusia yang dimiliki.
Zulfikar menjelaskan bahwa KAHMI memiliki berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program peningkatan kompetensi serta pelindungan pekerja migran.
"Kami memiliki banyak sumber daya yang bisa digunakan. Karena dipercaya untuk ikut berperan, kami siap melaksanakan apa yang nantinya menjadi ruang lingkup dalam MoU ini," kata Zulfikar.
Dalam pelaksanaan kerja sama, KAHMI akan mengoptimalkan jaringan organisasi di daerah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, praktisi hukum, serta jaringan pemberdayaan ekonomi.
Jaringan tersebut akan digunakan untuk mendukung penjaringan calon pekerja migran, peningkatan keterampilan, dan pendampingan sesuai kebutuhan program.
Sementara itu, KP2MI bertanggung jawab menyediakan informasi lowongan pekerjaan resmi, standar kompetensi, dan data acuan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.
KP2MI juga akan mengoordinasikan fasilitasi pelindungan dan advokasi bagi pekerja migran Indonesia.
Kerja Sama Berlanjut ke Penyusunan Program Teknis
Penandatanganan nota kesepahaman antara KP2MI dan KAHMI merupakan tindak lanjut dari audiensi kedua lembaga pada 19 Oktober 2026.
Setelah penandatanganan tersebut, kedua pihak akan menyusun perjanjian kerja sama teknis yang melibatkan unit-unit terkait.
KP2MI dan KAHMI juga akan melakukan koordinasi secara berkala untuk menyelaraskan pelaksanaan program dan rencana aksi yang telah disepakati.
Mukhtarudin berharap kolaborasi tersebut tidak hanya berhenti pada kesepakatan administratif, tetapi dapat diwujudkan melalui kegiatan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.
Program yang dilaksanakan diharapkan mampu meningkatkan kesiapan calon pekerja migran Indonesia sekaligus memperkuat pelindungan hukum dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga mereka.
- Penulis :
- Aditya Yohan
