Pantau - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengakui pimpinan DPR telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), yang belakangan menjadi pembahasan dalam menyikapi persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Puan menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Puan, sejumlah masukan mengenai penggunaan hak konstitusional DPR tersebut telah disampaikan oleh fraksi-fraksi selama masa reses.
"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut," kata Puan kepada wartawan seusai rapat paripurna.
Puan menjelaskan bahwa setelah masa persidangan DPR kembali dibuka, pimpinan akan melanjutkan pembahasan dengan mendengarkan berbagai pandangan serta mempertimbangkan mekanisme yang dapat ditempuh.
Pimpinan DPR Akan Kaji Mekanisme Hak Menyatakan Pendapat
Puan mengatakan pimpinan DPR akan terus menerima masukan dari fraksi-fraksi terkait kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Pembahasan tersebut mencakup berbagai opsi mekanisme dan tata cara yang dapat digunakan sesuai ketentuan yang berlaku di DPR.
Meski telah menerima sejumlah masukan, Puan belum mengumumkan keputusan resmi mengenai penggunaan hak tersebut.
Pernyataan Puan muncul di tengah berkembangnya wacana penggunaan HMP oleh sejumlah anggota DPR untuk merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Hak tersebut dapat digunakan DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, termasuk dalam mekanisme tertentu yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden.
Penggunaannya harus melalui prosedur dan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Fraksi PKB Pertimbangkan HMP untuk Persoalan Ijazah Gibran
Sebelumnya, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyampaikan bahwa opsi penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tengah dipertimbangkan.
Menurut Khozin, mekanisme tersebut menjadi salah satu jalur yang dinilai dapat ditempuh untuk menyikapi persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menyebut pembahasan mengenai penggunaan HMP masih berada dalam tahap pertimbangan dan finalisasi.
Khozin menilai persoalan ijazah wakil presiden menjadi ujian bagi Indonesia dalam menjalankan prinsip negara hukum.
Dengan mempertimbangkan kondisi konstitusional yang berlaku, ia memandang penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagai opsi yang ideal.
Namun, belum ada keputusan resmi yang diumumkan terkait pengajuan mekanisme tersebut melalui forum DPR.
Politikus PDIP Sebut HMP Langkah Rasional, tetapi Belum Diajukan di Paripurna
Pandangan mengenai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat juga disampaikan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira.
Andreas menilai mekanisme HMP merupakan langkah yang paling rasional, efektif, dan efisien untuk menyikapi persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, mekanisme tersebut dapat menjadi salah satu pilihan konstitusional bagi anggota DPR dalam merespons persoalan yang berkembang.
Meski demikian, Andreas memastikan PDIP belum akan menyampaikan Hak Menyatakan Pendapat dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Selasa (10/11/2026).
Dengan demikian, pandangan mengenai penggunaan HMP masih berada pada tahap pembahasan dan pertimbangan di kalangan fraksi serta anggota DPR.
Sementara itu, pimpinan DPR menyatakan akan memproses berbagai masukan yang telah diterima dengan mempertimbangkan mekanisme dan tata cara yang tersedia.
Hingga Selasa (10/11/2026), belum ada keputusan resmi DPR mengenai pengajuan maupun pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
