Pantau - Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar sidang kode etik terhadap Inspektur Jenderal Polisi berinisial ASN atau AS pada Selasa (10/11/2026), menyusul penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga pengusaha.
Sidang etik tersebut menjadi bagian dari proses penanganan internal Polri terhadap empat perwira tinggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir membenarkan pelaksanaan sidang kode etik tersebut dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan sidang kode etik profesi Polri terhadap Saudara AS oleh Divisi Propam Polri,” kata Isir.
Menurutnya, proses pemeriksaan etik terhadap para tersangka akan dilaksanakan secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan kepolisian.
Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sebelumnya telah menetapkan empat anggota kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal.
Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, ASN atau AS, EH, dan SU yang diketahui merupakan perwira tinggi Polri.
Mereka diduga terlibat dalam praktik penyadapan tanpa prosedur atau illegal tapping, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan kepolisian, dugaan penyadapan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Sejumlah pihak diduga menjadi sasaran penyadapan, mulai dari Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, hingga kalangan pengusaha.
Selain itu, dugaan penyadapan juga menyasar media, tokoh organisasi masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Kasus tersebut menjadi perhatian karena melibatkan anggota kepolisian berpangkat tinggi serta dugaan penyalahgunaan akses terhadap informasi komunikasi.
Penyadapan Diduga Dilakukan Tanpa Prosedur Penegakan Hukum
Dalam perkara ini, para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa memenuhi persyaratan prosedural yang seharusnya menjadi dasar pelaksanaan tindakan tersebut.
Penyadapan diduga berlangsung tanpa surat permohonan dari penyidik maupun dokumen laporan polisi yang menjadi bagian dari proses penegakan hukum.
Selain tidak dilengkapi dokumen tersebut, aktivitas penyadapan yang dilakukan juga diduga tidak berkaitan dengan kepentingan penyidikan perkara pidana.
Bareskrim Polri turut mengusut dugaan penghapusan hasil penyadapan yang terjadi pada Oktober 2026.
Penghapusan data elektronik tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan yang sebelumnya telah berlangsung.
Dugaan tindakan tersebut menjadi bagian dari perkara yang sedang ditangani penyidik Bareskrim Polri.
Hingga saat ini, status keempat perwira tersebut masih sebagai tersangka dalam proses hukum yang berjalan.
Sidang Etik Digelar Bertahap, Dimulai dari Irjen AS
Divpropam Polri memulai proses sidang kode etik terhadap salah satu tersangka berinisial AS pada Selasa (10/11/2026).
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa sidang etik tidak dilaksanakan secara bersamaan terhadap seluruh tersangka.
“Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada terperiksa AS,” katanya.
Dengan demikian, pemeriksaan etik terhadap tiga tersangka lainnya akan dilakukan melalui tahapan berikutnya.
Meski telah memastikan pelaksanaan sidang, Isir belum mengungkapkan susunan Komisi Kode Etik Polri yang bertugas memimpin persidangan tersebut.
Ia juga belum menyampaikan hasil pemeriksaan maupun kemungkinan sanksi etik yang dapat dijatuhkan terhadap terperiksa.
Sidang kode etik merupakan mekanisme internal kepolisian untuk memeriksa dugaan pelanggaran terhadap aturan profesi anggota Polri.
Proses tersebut berlangsung terpisah dari penanganan perkara pidana yang dilakukan penyidik Bareskrim Polri.
Tiga Tersangka Ditahan di Mako Brimob, Satu Belum Ditahan karena Sakit
Dalam perkembangan penanganan perkara, tiga dari empat tersangka telah menjalani penahanan.
Ketiga tersangka tersebut adalah LSP, ASN, dan EH yang ditempatkan di Rumah Tahanan Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) Polri, Depok, Jawa Barat.
Sementara itu, tersangka berinisial SU belum menjalani penahanan karena kondisi kesehatannya.
SU dilaporkan masih dalam kondisi sakit setelah mengalami strok sehingga belum dapat dilakukan penahanan.
Meski demikian, yang bersangkutan tetap berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang ditangani Bareskrim Polri.
Pelaksanaan sidang etik terhadap Irjen AS menjadi tahapan lanjutan dalam penanganan kasus yang melibatkan empat perwira tinggi kepolisian tersebut.
Polri belum mengumumkan keputusan sidang etik maupun jadwal pasti pemeriksaan terhadap tiga tersangka lainnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
