Pantau - Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia memperkuat komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui kerja sama pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kemhan RI, Letjen TNI Gabriel Lema, memimpin kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Interim BPK RI atas Laporan Keuangan Kemhan Tahun 2026 pada Unit Organisasi (UO) Kemhan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Gabriel juga memimpin kegiatan Exit Meeting Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2026 pada Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Kedua kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari proses pemeriksaan dan evaluasi untuk memastikan pengelolaan serta penggunaan anggaran negara di lingkungan Kemhan dan TNI berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Gabriel menegaskan bahwa pemeriksaan BPK RI memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan sekaligus memastikan anggaran pertahanan digunakan secara tepat dan transparan.
“Pemeriksaan interim merupakan bagian penting untuk memastikan kesiapan penyajian laporan keuangan serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kemhan,” kata Gabriel dalam siaran pers tersebut.
Kemhan Pastikan Penggunaan Anggaran Pertahanan Sesuai Ketentuan
Gabriel menjelaskan bahwa pemeriksaan interim yang dilakukan BPK RI merupakan langkah penting untuk memastikan kesiapan Kemhan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara baik, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pemeriksaan tersebut juga bertujuan meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk berbagai kebutuhan dan program pertahanan nasional.
Menurut Gabriel, pemeriksaan BPK RI tidak hanya berfokus pada penyajian laporan keuangan, tetapi juga menjadi sarana evaluasi terhadap penggunaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program pertahanan.
Melalui pemeriksaan tersebut, Kemhan berupaya memastikan setiap penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan dan sejalan dengan tujuan program yang telah direncanakan.
Pelaksanaan pemeriksaan interim atas laporan keuangan serta pemeriksaan kinerja juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya negara di lingkungan Kemhan dan TNI.
Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan nasional melalui pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Gabriel Lema Instruksikan Seluruh Jajaran Kemhan Kooperatif dengan BPK
Gabriel Lema, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas), menekankan pentingnya kerja sama seluruh jajaran Kemhan dengan tim pemeriksa BPK RI selama proses pemeriksaan berlangsung.
Ia meminta seluruh unit kerja dan personel terkait untuk bersikap kooperatif serta memberikan dukungan penuh kepada tim BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.
Sikap kooperatif tersebut diperlukan agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan tim pemeriksa dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan negara.
Selain itu, Gabriel secara khusus menginstruksikan seluruh jajaran Kemhan untuk menyiapkan dan menyediakan data maupun dokumen yang diperlukan selama pelaksanaan pemeriksaan.
Ketersediaan dokumen dan informasi yang lengkap menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran pemeriksaan serta memastikan proses penilaian dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Gabriel berharap seluruh unit organisasi di lingkungan Kemhan dapat memberikan dukungan maksimal sehingga pelaksanaan pemeriksaan berlangsung secara efektif dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Pemeriksaan BPK Jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola Keuangan Kemhan
Gabriel menegaskan bahwa pemeriksaan BPK RI harus dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai aspek pengelolaan keuangan yang masih memerlukan penyempurnaan.
Menurutnya, proses pemeriksaan tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban administrasi dan pertanggungjawaban anggaran, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan dalam sistem tata kelola keuangan kementerian.
Perbaikan tersebut diarahkan untuk memperkuat mekanisme pengelolaan anggaran, meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta memastikan penggunaan dana negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Melalui koordinasi dengan BPK RI, Kemhan berkomitmen menjaga transparansi pengelolaan keuangan negara sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program pertahanan.
Pemeriksaan kinerja Semester II Tahun 2026 pada Kemhan dan TNI juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan tugas serta pemanfaatan sumber daya dalam mendukung kebutuhan pertahanan nasional.
Kemhan berharap hasil dan proses pemeriksaan dapat menjadi dasar untuk melakukan penyempurnaan sistem administrasi serta memperkuat mekanisme pertanggungjawaban keuangan pada seluruh unit organisasi.
Selain meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, kegiatan tersebut diharapkan mendorong seluruh jajaran Kemhan untuk semakin disiplin dalam menyiapkan dokumen, menyampaikan informasi, dan melaksanakan kewajiban administrasi keuangan.
Dengan pelaksanaan pemeriksaan secara berkelanjutan, Kemhan berupaya membangun sistem tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kerja sama pemeriksaan bersama BPK RI tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Kemhan dalam memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung berbagai program dan kebutuhan pertahanan Indonesia.
- Penulis :
- Shila Glorya
