Pantau - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama aparat penegak hukum dan sejumlah pihak terkait menumbangkan 11.180 pohon kelapa sawit ilegal di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, Kalimantan Tengah, sebagai bagian dari penertiban perkebunan ilegal di kawasan konservasi.
Operasi penertiban tersebut dilakukan pada lahan seluas 88 hektare yang sebelumnya dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit secara ilegal.
Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Kemenhut, Rudianto Saragih Napitu, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerja sama antara Kemenhut, TNI, Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, masyarakat, dan tokoh adat setempat.
Penertiban dilakukan setelah 43 pihak yang sebelumnya menguasai dan memanfaatkan kawasan konservasi secara ilegal menyatakan kesediaan untuk menghentikan aktivitas mereka secara sukarela.
Kemenhut menegaskan bahwa penghentian aktivitas perkebunan ilegal menjadi langkah penting untuk melindungi ekosistem gambut SM Lamandau yang rentan mengalami kerusakan dan kebakaran berulang.
Kemenhut Soroti Ancaman Kebakaran Hutan Akibat Perkebunan Sawit Ilegal
Rudianto mengatakan aktivitas perkebunan ilegal di kawasan SM Lamandau menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi mengganggu fungsi konservasi dan memperburuk kondisi ekosistem gambut.
Menurutnya, peristiwa kebakaran hutan yang pernah terjadi di kawasan tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya penertiban dan pemulihan lingkungan.
"Peristiwa kebakaran hutan di SM Lamandau menjadi perhatian serius kami, mengingat kawasan ini memiliki ekosistem gambut yang rentan terhadap kerusakan dan kebakaran berulang. Aktivitas perkebunan ilegal harus dihentikan, agar upaya pemulihan dapat berjalan dan fungsi konservasi kawasan kembali terjaga," tuturnya.
Rudianto menegaskan bahwa penghentian kegiatan perkebunan ilegal diperlukan agar proses pemulihan ekosistem dapat dilaksanakan secara optimal.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sukamara, tokoh adat, serta seluruh instansi terkait yang telah memberikan dukungan selama pelaksanaan operasi penertiban.
Kemenhut berharap kesediaan 43 pihak untuk menghentikan penguasaan dan pemanfaatan kawasan secara sukarela dapat menjadi contoh bagi pihak lain yang masih melakukan aktivitas ilegal di kawasan konservasi.
Namun, Kemenhut memperingatkan bahwa pihak yang tetap melakukan pelanggaran akan menghadapi tindakan hukum sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebanyak 43 Pihak Hentikan Aktivitas Perkebunan Ilegal Secara Sukarela
Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, mengapresiasi kesediaan para pihak yang sebelumnya menguasai kawasan untuk menghentikan aktivitas perkebunan ilegal secara sukarela.
Dwi menilai keberhasilan penertiban tidak hanya dilihat dari jumlah pohon sawit yang ditumbangkan, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menaati hukum dan menjaga kelestarian lingkungan.
"Kesediaan para pelaku menghentikan aktivitasnya secara sukarela patut kita hargai. Ada nilai yang lebih besar dari penumbangan 11 ribu pohon sawit yaitu tumbuhnya kesadaran untuk menghormati hukum dan menjaga alam. Dukungan masyarakat dan tokoh adat juga menunjukkan bahwa perlindungan hutan membutuhkan keterlibatan semua pihak," ucapnya.
Menurut Dwi, keterlibatan masyarakat dan tokoh adat menunjukkan bahwa upaya perlindungan kawasan hutan memerlukan dukungan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah dan aparat penegak hukum.
Operasi penertiban tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan melalui Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan dan Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan.
Selain itu, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah turut terlibat dalam kegiatan tersebut.
Unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yang berpartisipasi meliputi Pemerintah Kabupaten Sukamara, Kodim 1014/Pangkalan Bun, Polres Sukamara, dan Kejaksaan Negeri Sukamara.
Penertiban juga mendapat dukungan dari KPHP Sukamara-Lamandau, masyarakat Desa Kartamulia, serta tokoh adat setempat.
Melalui kerja sama tersebut, sebanyak 11.180 pohon sawit ilegal berhasil ditumbangkan dari kawasan konservasi seluas 88 hektare.
Kemenhut Siapkan Revegetasi untuk Pulihkan Ekosistem Gambut SM Lamandau
Setelah penertiban, Kemenhut akan melanjutkan kegiatan dengan mempersiapkan pemulihan ekosistem pada seluruh areal seluas 88 hektare yang sebelumnya digunakan sebagai perkebunan sawit ilegal.
Persiapan pemulihan dilakukan melalui koordinasi antara Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi, Ditjen Gakkum Kehutanan, serta pengelola kawasan konservasi.
Salah satu langkah yang direncanakan adalah revegetasi menggunakan jenis tumbuhan asli setempat untuk mengembalikan kondisi vegetasi yang terganggu akibat aktivitas perkebunan ilegal.
Program revegetasi tersebut diharapkan dapat memperbaiki tutupan vegetasi, mendukung pemulihan habitat satwa liar, serta mengembalikan fungsi ekologis kawasan SM Lamandau.
Selain pemulihan vegetasi, pemerintah juga akan mengarahkan upaya rehabilitasi pada perbaikan fungsi hidrologis gambut yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
Pemulihan fungsi hidrologis gambut diperlukan untuk membantu mengurangi kerentanan kawasan terhadap kerusakan lingkungan dan risiko kebakaran berulang.
Kemenhut juga menekankan pentingnya pengawasan pascapenertiban untuk memastikan kawasan yang telah dibersihkan dari perkebunan ilegal tidak kembali dimanfaatkan untuk aktivitas serupa.
Pengawasan berkelanjutan akan menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran revegetasi dan pemulihan ekosistem agar tidak terganggu oleh kegiatan ilegal.
Keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan tokoh adat diharapkan terus berlanjut dalam menjaga kawasan konservasi tersebut.
Penertiban 11.180 pohon sawit ilegal di lahan seluas 88 hektare ini menjadi bagian dari langkah Kemenhut untuk menghentikan penguasaan kawasan konservasi secara ilegal sekaligus mempersiapkan pemulihan ekosistem gambut dan habitat satwa liar di SM Lamandau, Kalimantan Tengah.
- Penulis :
- Shila Glorya
